Bupati Lotim Ambil Langkah Tegas Atasi Lahan Mangkrak, Selaraskan Kebijakan dengan Kementerian ATR/BPN

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) di bawah kepemimpinan Bupati H. Haerul Warisin mengangkat isu lahan mangkrak sebagai perhatian serius. Langkah konkret diambil dengan melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahann Nasional (ATR/BPN) pada Selasa 11 November 2025.

Kunjungan ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam menyikapi maraknya lahan yang tidak dimanfaatkan oleh sejumlah oknum perusahaan, padahal izin pengelolaannya telah diterbitkan sejak puluhan tahun lalu.

Bupati Haerul Warisin menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan tegas terhadap pemegang izin yang lalai tersebut. "Pemerintah daerah akan mengambil langkah tegas dan sesuai peraturan terhadap lahan yang dibiarkan mangkrak oleh pemilik izin pengelolaan,” ujarnya di Jakarta.

Ia menekankan pentingnya pemahaman regulasi yang mendalam sebagai landasan kebijakan. "Kita perlu mengetahui regulasi yang tepat, agar dapat memberikan kebijakan terkait permasalahan agraria di daerah," jelasnya.

Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengamankan aset lahan yang tidak produktif dan melindungi kawasan pertanian pangan dari ancaman alih fungsi. Sinkronisasi antara Pemkab Lotim dan Kementerian ATR/BPN dinilai krusial untuk mempercepat penanganan masalah ini.

Selain membahas persoalan lahan mangkrak, kunjungan yang turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, H. Muhammad Juaini Taofik, itu juga membahas perkembangan sejumlah wilayah strategis.

Dua wilayah yang menjadi sorotan adalah Kecamatan Sembalun dan Jerowaru, yang perkembangannya dinilai memerlukan perencanaan tata ruang yang lebih detail dan komprehensif. Pembahasan juga menyentuh rencana pengembangan pulau-pulau kecil di kawasan utara Lombok Timur, yang membutuhkan payung hukum dan perencanaan yang matang dari pemerintah pusat.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap dapat mengoptimalkan pemanfaatan lahan, mendorong investasi yang benar-benar produktif, dan menjaga kelestarian kawasan strategis untuk kemakmuran masyarakat. (STV)