Bawaslu Lotim Bangun Literasi Demokrasi bagi Gen Z Berkebutuhan Khusus

Ketua Bawaslu Lombok Timur, Suaidi Mahsun, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk silaturahmi dan upaya konkret memperkuat pengawasan pemilu yang melibatkan masyarakat. 

 “Pengawasan ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh Bawaslu tanpa melibatkan banyak pihak. Kami memiliki kepentingan terhadap pemilih disabilitas, terutama siswa-siswi di SLB ini. Hak pilih mereka harus dikawal,” tegas Suaidi dalam keterangannya.

Ia menekankan, kolaborasi dengan SLB ini penting untuk memberikan pemahaman kepemiluan, terlebih banyak siswa yang akan menjadi pemilih pemula pada pemilihan mendatang. “Dari pertemuan ini, kami mendapatkan informasi ada yang sudah berusia 17 tahun, bahkan ada yang sudah memilih pada pemilu sebelumnya,” ujarnya.

Namun, Suaidi menyoroti bahwa pemenuhan hak pemilih disabilitas masih menjadi pekerjaan rumah. “Kita harus memastikan apakah hak-hak mereka sudah terpenuhi. Apakah sudah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT)? Apakah mereka mendapatkan akses yang mudah untuk menyalurkan hak pilihnya?” tanyanya.

Menurutnya, kebutuhan spesifik seperti pendampingan di TPS dan ketersediaan surat suara braille untuk tuna netra harus menjadi perhatian serius. 

 “Selama ini, persoalan pemilih disabilitas kurang terekspos dan kurang mendapat perhatian yang serius dari penyelenggara. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat menemukan solusi konkret untuk pemilu mendatang,” akunya.

Di tempat yang sama, Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Lombok Timur, Takariyanto, mengungkapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas inisiatif Bawaslu ini. Dia menjelaskan, total terdapat 200 siswa di sekolahnya yang terbagi dalam lima kategori kebutuhan khusus: Tuna Netra, Tuna Rungu, Tuna Grahita, Tuna Daksa, dan Autis. “Yang paling banyak kami temukan saat ini adalah siswa dengan autisme,” jelasnya.

Takariyanto melihat kerja sama ini sangat membantu, mengingat banyak siswanya yang akan menjadi pemilih pemula pada Pemilu 2024. Dia juga menegaskan bahwa metode pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus harus bersifat nyata dan tidak terlalu bertele-teori. 

 “Untuk siswa kami di sini, dalam memberikan pembelajaran, harus dengan edukasi yang nyata. Untuk itu, kami sangat berterima kasih adanya kegiatan seperti ini. Ini merupakan salah satu bentuk untuk membangkitkan semangat siswa,” pungkasnya.

Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi simbolis, tetapi menjadi titik awal yang berkelanjutan untuk memastikan inklusivitas dan kesetaraan hak bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dalam proses demokrasi di Indonesia. (*)