PEMERINTAHAN
Program MBG di Lotim Belum Terukur, Wabup Dorong Ibu Hamil dan Balita Jadi Prioritas
LOMBOK TIMUR – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan sekitar tujuh hingga delapan bulan di Kabupaten Lombok Timur hingga saat ini belum memiliki ukuran yang jelas mengenai manfaatnya bagi kelompok sasaran. Wakil Bupati Lombok Timur, Haji Mohammad Edwin Hadiwijaya, menegaskan bahwa pemerintah daerah mendorong agar kelompok B3, yaitu Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Baduta (Bayi di Bawah Dua Tahun), menjadi prioritas utama penerima manfaat dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Wabup Edwin, untuk memastikan kelompok rentan tersebut benar-benar menerima haknya, diperlukan data yang valid dan terintegrasi. Data sasaran harus tersedia melalui Posyandu, mengingat Posyandu berperan sebagai titik distribusi atau drop point dari dapur SPPG. "Kita ingin pastikan ibu hamil, menyusui, dan balita mendapatkan manfaat program ini. Karena itu, data dari Posyandu harus akurat," ujarnya, 12 Februari 2026.
Meski mendorong prioritas sasaran, Wabup mengakui bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi teknis, terutama dalam hal pengaturan menu makanan. Penentuan menu sepenuhnya menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN). Peran daerah terbatas pada pengawasan melalui Satuan Tugas (Satgas) yang bertugas memantau dan memodel pelaksanaan program di lapangan.
"Satgas tidak memiliki kewenangan masuk ke ranah teknis, termasuk penentuan menu makanan. Meski demikian, pemerintah daerah tetap mendorong agar BGN memanfaatkan potensi menu lokal yang bergizi, namun dorongan tersebut tidak sampai pada intervensi langsung terhadap komposisi menu," tegas H. Moh. Edwin Hadiwijaya.
Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan MBG, seraya berharap agar data penerima manfaat yang akurat dapat segera terwujud demi optimalisasi program bagi kelompok yang paling membutuhkan. (*)
Via
PEMERINTAHAN
Post a Comment