PEMERINTAHAN
Bupati Dorong Peningkatan Status Kantor Imigrasi di Lotim Naik Kelas
LOMBOK TIMUR – Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, mendorong peningkatan status Kantor Imigrasi di wilayahnya dari Unit Layanan Paspor (ULP) Imigrasi Mataram menjadi Kantor Imigrasi Kelas B Lombok Timur. Kebijakan strategis ini diharapkan dapat mempermudah layanan pengurusan paspor bagi masyarakat yang akan berangkat ke luar negeri.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus menunjukkan komitmennya dalam pengabdian kepada masyarakat, salah satunya melalui upaya peningkatan status kantor imigrasi. Bupati H. Haerul Warisin menegaskan bahwa dengan naiknya status menjadi Kantor Imigrasi Kelas B, pelayanan seperti penggantian paspor hilang atau penerbitan paspor baru dapat langsung dilakukan di Lombok Timur tanpa harus ke Mataram.
"Saya sudah mengirim surat resmi ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendorong perubahan status ini. Masyarakat Lotim membutuhkan layanan yang cepat dan efisien, tidak perlu menunggu berbulan-bulan," ujar Bupati.
Bupati menyayangkan bahwa hingga saat ini, ULP Imigrasi Lombok Timur masih berada di bawah naungan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram. Padahal, kantor tersebut telah dibangun sejak 2016, ketika Bupati Haerul masih menjabat sebagai Wakil Bupati. Pemerintah daerah terus mendesak Kementerian Hukum dan HAM untuk segera merealisasikan kenaikan kelas ini guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Kami ingin masyarakat Lotim mendapatkan pelayanan terbaik tanpa harus melalui proses yang berbelit-belit. Peningkatan status ini juga akan mendukung mobilitas warga, terutama yang bekerja di luar negeri," tambahnya.
Jika status Kantor Imigrasi Lombok Timur dinaikkan menjadi Kelas B, masyarakat tidak perlu lagi melakukan pengurusan paspor ke Mataram. Hal ini akan menghemat waktu dan biaya, sekaligus mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap agar upaya ini segera mendapatkan respons positif dari Kementerian Hukum dan HAM, sehingga pelayanan imigrasi di daerah ini dapat lebih mandiri dan efisien. (*)
Via
PEMERINTAHAN
Post a Comment