Bentuk Pengurus Koperasi Merah Putih, Wabup Lotim Ingatkan Pemdes Perhatikan Kualitas SDM

"Agar koperasi ini tidak mati suri di kemudian hari, kualitas SDM harus menjadi pertimbangan utama dalam pengelolaannya," ujar Edwin. 

Ia menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Lombok Timur mendukung penuh pelaksanaan KMP, mengingat tujuannya yang strategis dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Pemda juga berkomitmen mempermudah proses perizinan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan teknis yang ada.

Kepala Bidang Pengawasan Kelembagaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan UMKM, M. Irwan Khair, menjelaskan bahwa program ini sejalan dengan paradigma baru pemerintah untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. KMP diharapkan hadir di tiap desa dan kelurahan sebagai wadah yang mendorong dinamika ekonomi lokal.

Namun, menurut Irwan, pengembangan KMP harus mempertimbangkan potensi sumber daya alam (SDA) dan SDM di masing-masing wilayah. 

Dari sisi usaha, KMP memiliki cakupan luas mulai dari simpan pinjam (konvensional dan syariah), pertanian, kesehatan, jasa transportasi, peternakan, hingga budi daya kelautan.

Ia juga menekankan bahwa meskipun KMP dan BUMDes sama-sama berbadan usaha, keduanya memiliki karakteristik yang berbeda dan berpeluang untuk saling melengkapi. Irwan menyarankan agar tidak terjadi tumpang tindih program antar lembaga.

"Jika BUMDes sudah menjalankan usaha simpan pinjam, maka KMP sebaiknya mengembangkan bidang usaha lain agar roda ekonomi desa dapat bergerak secara komprehensif," pungkasnya. (*)