Banyak Keluhan, Bupati Lotim Minta Data Perlinsos Dievaluasi

Instruksi tersebut disampaikan menyusul banyaknya warga yang memprotes perubahan status desil mereka. Sejumlah masyarakat mengaku seharusnya berhak menerima bantuan sosial, namun justru masuk dalam kategori desil yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.

Bupati mencontohkan temuan di Desa Sindang Galih, di mana terdapat warga yang hanya memiliki dua ekor kambing dan menempati rumah tidak layak huni, namun masuk dalam kategori desil 9. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan masih adanya kemungkinan kesalahan atau error dalam sistem pendataan otomatis sehingga perlu dilakukan verifikasi dan perbaikan data.

"Kami meminta Dinas Sosial untuk menampung dan memverifikasi setiap sanggahan masyarakat, kemudian melaporkan temuan yang memerlukan perbaikan kepada Kementerian Sosial," tegas H. Haerul Warisin. Langkah ini dilakukan agar masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkan bantuan tidak terlewat dari program pemerintah.

Sementara itu, progres pendataan Perlinsos di Kabupaten Lombok Timur saat ini telah mencapai sekitar 57 persen. Dari target sekitar 501 ribu kepala keluarga, hampir 280 ribu di antaranya telah dilakukan pendataan.

Dengan pendataan yang terus diperbaiki, diharapkan bantuan sosial ke depan dapat lebih tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (*)