Evaluasi Program MBG, DPRD Lotim Panggil Satgas Daerah dan SPPG

Redaksi Aksara NTB

20 Feb, 2026 0 0

LOMBOK TIMUR - DPRD Kabupaten Lombok Timur melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul munculnya sejumlah persoalan di lapangan. Evaluasi tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap program nasional yang menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat.

Ketua DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri, mengatakan DPRD memfasilitasi pertemuan antara kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Satuan Tugas (Satgas) MBG, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Pertemuan itu membahas berbagai kendala yang muncul selama program MBG berjalan di Lombok Timur.

Menurut Yusri, persoalan yang dibahas meliputi dugaan kasus keracunan, ketidaksesuaian menu, hingga ketersediaan bahan pangan di sejumlah dapur MBG. “Ini merupakan inisiatif DPRD untuk mempertemukan seluruh pemangku kepentingan agar persoalan yang muncul di tengah masyarakat bisa diurai bersama,” ujarnya, Senin (19/1/2026).

Dari hasil pertemuan tersebut, DPRD meminta Satgas MBG Lombok Timur meningkatkan pengawasan terhadap seluruh SPPG yang beroperasi. Ia menegaskan dapur yang terbukti melakukan pelanggaran harus diberikan sanksi secara bertahap dan proporsional. “Pengawasan harus diperketat. Jika ada pelanggaran, tentu ada tahapan sanksi yang bisa diterapkan, termasuk kemungkinan penutupan dapur,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Satgas MBG Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik, menyampaikan kompleksitas persoalan MBG di daerah tersebut dipengaruhi besarnya jumlah dapur yang beroperasi. “Di Lombok Timur terdapat 213 dapur dari total sekitar 400 dapur MBG se-NTB. Hampir separuhnya ada di sini, sehingga potensi persoalan juga lebih besar,” jelasnya.

Juaini mengungkapkan, hingga saat ini baru 134 dapur MBG di Lombok Timur yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Karena itu, Satgas mendorong seluruh SPPG untuk segera mengurus sertifikasi sesuai standar yang ditetapkan. “Kami mendorong percepatan, namun tetap harus sesuai prosedur. Tujuannya untuk menjamin kesehatan dan keselamatan penerima manfaat,” katanya.

Selain itu, Juaini yang juga menjabat Sekretaris Daerah Lombok Timur menyebut Program MBG turut memberikan dampak pada sektor pertanian. Ia menyampaikan nilai tukar hasil pertanian di Lombok Timur mengalami peningkatan. “Pada 2024 nilainya sekitar 123 persen, dan pada 2025 berdasarkan rilis BPS meningkat menjadi 138 persen. Ini menunjukkan adanya kenaikan keuntungan bagi petani,” pungkasnya. (*)

Via POLITIK