PEMERINTAHAN
Pemda Lotim Teken NPHD Hibah Rp11,3 Miliar, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Digelar 2027
Lombok Timur - Akses masyarakat di sejumlah wilayah terdampak bencana di Lombok Timur dipastikan akan segera membaik. Hal itu menyusul ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun anggaran 2026 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin.
Usai penandatanganan, Bupati menyampaikan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi sejumlah infrastruktur tersebut sudah lama ditunggu masyarakat.
"Kita memiliki banyak jembatan yang putus dikarenakan bencana alam yang sudah dilaporkan kepada BNPB, dan sudah didaftar juga oleh BNPB," jelasnya. "Setelah sempat tertunda karena terjadi bencana di Aceh dan Sumatera, tahun berikutnya setelah dijanjikan juga terjadi bencana di NTT, sehingga itu juga menjadi faktor penghambat. Alhamdulillah beberapa minggu kemarin saya diundang ke Jakarta untuk menandatangani RKA," ujar Bupati lebih lanjut.
Sesuai dokumen perjanjian, dana hibah sebesar Rp11,377 miliar tersebut akan dimanfaatkan untuk rekonstruksi Jembatan Apitaik-Teko Kecamatan Pringgabaya (Rp5,3 miliar), rekonstruksi Jembatan Ulem-Ulem Desa Tetebatu Kecamatan Sikur (Rp3,7 miliar), rekonstruksi Jembatan Barang Panas-Jeruk Manis Desa Jeruk Manis Kecamatan Sikur (Rp2,5 miliar), serta rehabilitasi SMPN Satap 01 Montong Gading Desa Perian, Kecamatan Sikur.
Sementara itu, sejumlah jembatan lain yang belum ditangani ditegaskan Bupati akan segera diajukan untuk dapat ditangani BNPB, termasuk aspirasi masyarakat yang berasal dari DPRD. Menyinggung keberadaan jembatan bailey di Perigi, Bupati menyebut aset tersebut akan menjadi aset Pemda Lombok Timur untuk menangani jembatan rusak sebelum ditangani secara permanen.
Sekda Lombok Timur sekaligus Kepala BPBD H. Muhammad Juaini Taofik menambahkan bahwa pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akan dimulai pada 2027. Hal itu karena dana hibah tersebut akan disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Penandatanganan NPHD dilaksanakan pada Senin (16/11) di Ruang Rapat Bupati, disaksikan Kepala Pelaksana BPBD, Kepala BPKAD, dan Kepala Bappeda Lombok Timur. Sebelumnya pada 5 November lalu, Bupati telah menandatangani Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di Jakarta. (*)
Via
PEMERINTAHAN
Post a Comment