PEMERINTAHAN
Bupati Lotim Temui Kementerian Perindustrian, Bahas Pengembangan Sentra IKM dan Agromaritim
JAKARTA – Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Jumat 8 Agustus 2025. Kunjungan ini diterima langsung oleh Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA), Reni Yanita, guna membahas progres dan rencana pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) di Lombok Timur.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Haerul Warisin melaporkan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024 untuk pembangunan Sentra IKM Porang di Kecamatan Pringgabaya, yang rencananya akan beroperasi mulai Agustus 2024 ini. Sentra ini diharapkan menjadi pusat pengolahan porang, komoditas unggulan daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Pemerintah Daerah Lombok Timur juga mengajukan proposal pembangunan Sentra IKM Agromaritim berbasis olahan ikan dan rumput laut terintegrasi dengan Kampung Nelayan Merah Putih. Rencana ini diusulkan untuk dilaksanakan pada 2026 guna meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan di wilayah tersebut.
Dirjen IKMA menyetujui dua program prioritas yang akan segera dilaksanakan tahun ini, yaitu:
pelatihan pengolahan ikan dan rumput laut untuk meningkatkan keterampilan pelaku usaha lokal dan pelatihan Perbaikan Kapal Nelayan khususnya bagi nelayan di Kecamatan Jerowaru, guna mendukung operasional penangkapan ikan yang lebih efisien.
Sebagai tindak lanjut, Dirjen Reni Yanita diagendakan akan melakukan kunjungan ke Lombok Timur pada akhir Agustus 2025, untuk meninjau langsung progres pembangunan Sentra IKM Porang serta memantau persiapan program pelatihan yang telah disepakati.
Bupati Haerul Warisin menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Perindustrian. "Ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan IKM berbasis potensi lokal," ujarnya.
Dengan adanya sinergi ini, Lombok Timur berkomitmen menjadi daerah percontohan dalam pengembangan industri kecil dan menengah yang berkelanjutan. (*)
Via
PEMERINTAHAN
Post a Comment