Caleg PAN Lotim Diduga Jadikan Program BPJS Kesehatan Alat Kampanye, Sura'yah: Kami Advokasi Masyarakat, Tak Ada Muatan Politis

Dalam pembagian kartu tersebut, Sura'yah mengunggah setiap kegiatannya itu ke media sosial jejaring Facebook pribadinya. Sedangkan, di satu sisi pihak dari BPJS Kesehatan selama ini tidak lagi mencetak kartu fisik. Sehingga banyak pihak mempertanyakan lokasi pencetakan kartu tersebut. 

Menanggapi isu tersebut, Calon Legislatif (Caleg) Partai Amanat Nasional (PAN) dari Dapil III Lombok Timur, Sura'yah membantah adanya unsur politik pada proses pencetakan kartu BPJS Kesehatan untuk masyarakat. Pihaknya hadir justru sebagai jembatan masyarakat yang kerap kali mengeluh akan haknya untuk mendapatkan layanan kesehatan melalui Lembaga Peduli Masyarakat Miskin (LP2M).

Kepedulian Sura'yah terhadap masyarakat bukan hanya ditunjukkan pada saat Pemilu saja namun sudah berlangsung dari tahu 2014. Bukan tanpa alasan, kepedulian Sura'yah kepada masyarakan dikarenakan seringkali menerima banyak keluhan. Bahkan masyarakat sampai datang langsung ke rumah Sura'yah sendiri.

 "Masa saya tolak masyarakat yang datang minta tolong. Dimana hati nurani kita sebagai makhluk sosial jika ada masyarakat kita yang membutuhkan," ungkapnya kepada wartawan aksarantb.com saat ditemui di rumahnya. 

Ditegaskannya banyak masyarakat awam yang tidak paham bahwa dia mengetahui dirinya terdaftar di BPJS Kesehatan. Terutama masuk DTKS dengan status kepesertaan PBI atau tanggungan pemerintah. 

"Kita hanya mencetakkan fisiknya agar masyarakat tidak khawatir lagi untuk berobat. Itu asli dan sah sesuai data di DTKS. Itu filenya dari BPJS Kesehatan langsung digitalnya. Kita hanya cetakkan masyarakat," jelasnya.

Disebutkannya, pihaknya juga tidak mencetak kartu BPJS sembarangan, namun yang sudah terdaftar di JKN. Sura'yah bahkan bukan hanya saja membantu masyarakat di sekitaran dapilnya sendiri. Melainkan masyarakat di luar dapil seperti Jerowaru, Suela bahkan ada yang datang dari Lombok Tengah minta bantuannya. "Lalu pantaskan itu disebut muatan politis?," tanyanya. 

Selain itu, yang diurus oleh tim dari Sura'yah sendiri bukan hanya kartu BPJS saja, namun kartu yang lain seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan juga Kartu Indonesia Pintar (KIP). Selain itu, rumah pribadi Sura'yah sendiri dari tahun 2022 lalu sudah dibuka sebagai tempat keluhan masyarakat.

Maka tak heran ketika banyak dari masyarakat yang lebih mengenal Sura'yah dari ketulusannya, bukan dari upaya meraup suara dengan hadir pada saat Pemilu saja.

Sementara, Ketua LP2M, Badri menyayangkan berita yang mengatakan Sura'yah menjadikan BPJS sebagai sarana kampanye. Ditegaskannya, yang menginisiasikan penerbitan BPJS Kesehatan itu murni dari pihaknya sendiri.

Langkahnya tersebut juga dikatakannya sudah berjalan sejak tahun 2022 sebelum masa kampanye berlangsung. Bahkan kata dia, di Desa Terara sendiri dari koordinasi bersama dengan tim Sura'yah diketahui bahwa disana masih banyak masyarakat miskin yang belum menerima haknya.

"Jadi keliru kalau kita niat kita membantu disangkut pautkan dengan politik, itu harus di koreksi," tegasnya.

Terkait hal itu, Kepala Cabang BPJS Selong, Catur Wiguna mengklarifikasi bahwasanya kebijakan manajemen BPJS Kesehatan yang berlaku secara nasional tidak lagi menerbitkan kartu fisik sebagai identitas kepesertaan.

Cukup dengan kartu digital yang tersedia di aplikasi mobile JKN, bahkan untuk peserta yang sudah aktif kepesertaannya cukup menunjukkan KTP elektronik pada saat mengakses pelayanan kesehatan," kata Catur melalui keterangan tertulisnya.

Ditegaskannya, sejak Tahun 2022 upaya mendukung terlaksananya program Single Identity Number, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan tidak lagi mencetak fisik kartu 

"Jadi peserta tidak perlu lagi khawatir jika kartu JKN miliknya hilang, rusak, atau tertinggal saat akan berobat. Cukup perlihatkan NIK di KTP-nya saja kepada petugas fasilitas kesehatan. Sepanjang peserta JKN tersebut berstatus aktif dan telah mengikuti prosedur yang berlaku, maka dapat dijamin BPJS Kesehatan," ujar Catur.

Catur menambahkan bagi masyarakat untuk mengetahui status keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan baik peserta Penerima Bantuan Iuran maupun peserta lainnya bisa melalui Kanal  Layanan yang resmi dari BPJS Kesehatan, diantaranya melalui Pandawa (Pelayanan Administrasi WhatshApp) ataupun bisa datang langsung ke Kantor BPJS Kesehatan terdekat.

Khusus untuk pendaftaran bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mendaftarkan diri melalui kantor desa setempat.  

Selain itu pihak BPJS Kesehatan Kantor Cabang Selong terus berupaya mengedukasi Masyarakat dengan melakukan Sosialisasi secara masif kepda masyarakat baik secara langsung turun ke masyarakat melalui BPJS Keliling, maupun melalui media online dan media sosial, begitu juga dengan kolaborasi dengan pihak stakeholder.

"Dalam Upaya mengedukasi Masyarakat mengenai informasi penggunakan KTP untuk berobat ke Fasilitas Kesehatan, BPJS Kesehatan melakukan Program BPJS Kesehatan Keliling ke desa-desa disetiap harinya," Kata Catur

Catur juga menuturkan bahwa pihaknya telah Koordinasi dan kerja sama dengan stakeholder baik fasilitas tingkat pertama dan tingkat lanjutan mengenai pemahaman yang sama terkait pelayanan BPJS Kesehatan sudah bisa diakses dengan menggunakan KTP/NIK.

"Selain sosialisasi kepada Masyarakat seluruh Fasilitas Kesehatan baik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ataupun Fasilitas Keseharan Tingkat Lanjutan sudah berkomitmen untuk melayani peserta BPJS Kesehatan aktif dengan hanya menggunakan KTP/NIK yang tertuang dalam janji layanan yang sudah terpasang di masing-masing Fasilitas Kesehatan," jelasnya.

Selain itu Catur Menyampaikan bahwa media merupakan mitra yang selalu menjadi jembatan antara masyarakat dengan BPJS Kesehatan, untuk itu catur berharap rekan media dapat membantu menyebarluaskan mengenai informasi yang telah disampaikan sehingga masyarakat dapat teredukasi. (yon)