Kadis Dikbud Lotim Tak Kunjung Dicopot, Demonstran LMND Rusak Gerbang Kantor Bupati dan Sandra Mobil Dinas

Aksi demonstrasi ini mendapat pengawalan ketat dari kepolisian setempat. Meski demikian, aksi perusakan gerbang Kantor Bupati Lotim tak bisa terbendung. Gerbang pintu masuk Kantor Bupati Lotim dirusak oleh para mahasiswa dan harus dipinggirkan oleh petugas. Tak hanya itu, massa aksi juga menyandra mobil dinas yang saat itu melintas di tengah kerumunan massa aksi. 

 "Kita ingin Kadis Dikbud dipecat karena telah menciderai keberlangsungan pendidikan di Lombok Timur," tegasnya. 

Dikatakannya, indikasi pemotongan gaji honorer yang dilakukan Kadis Dikbud Lotim secara tidak langsung telah melukai harkat dan martabat guru. Diketahui guru honorer khususnya di Kabupaten Lotim saat ini merintih, bukan hanya saja persoalan gaji yang kadang lamban diterima, namun juga ada upaya pemangkasan. "Dimana hati nurani Izzuddin sebagai Kadis Dikbud Lotim," sesalnya. 

Pada kesempatan itu, masa aksi diterima langsung oleh Pj Bupati Lombok Timur untuk berdialog di dalam ruang kerjanya. Pj Bupati Juaini Taofik menjelaskan apa yang menjadi tuntutan para mahasiswa dan mahasiswi yang tergabung di LMND tersebut tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan.

"Kita tidak bisa melaksanakan apa yang diinginkan yaitu mencopot kepala dinas, karena saya sebagai Pj saat ini diminta untuk fokus menekan inflasi dan belum ada izin (Dari Kemendagri) untuk melakukan mutasi dan sebagainya," katanya.

Kendati demikian, dia menyambut baik apa yang menjadi tuntutan dari LMND tersebut, hal ini juga mengindikasikan para kelompok mahasiswa itu peduli akan keberlangsungan pendidikan di daerah.

Oleh karenanya, ia juga menginginkan agar kelompok mahasiswa itu terus fokus membantu daerah dalam mengawal isu pendidikan.

"Kalau adik-adik ini fokus memperjuangkan pendidikan ya saya minta tolong adik adik pantau terus jalannya pendidikan di daerah kita," jelasnya.

Pj Bupati Juaimi juga menjelaskan apa yang menjadi tuntutan LMND Lombok Timur hari ini juga bagian dari miss komunikasi antara dirinya dengan pihak dari Dikbud Lombok Timur.

Terkait isu pemangkasan gaji guru honorer itu murni adalah rencana rasionalisasi, dan hal itu belum menjadi sebuah kebijakan tapi masih berupa rencana.

"Jadi saya bisa jelaskan, dia (Kadis Dikbud Izzuddin) saat ini belum salah tapi hampir salah," jelasnya.

Pihaknya juga sudah mengingatkan dan sudah ada diskusi yang dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pj Bupati menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengurangi jumlah gaji standar yang seharusnya diterima para GTT tersebut.

Pasalnya honor GTT yang bersumber dari dana APBD nantinya akan dibayarkan selama tiga bulan terlebih dahulu. Nanti sisanya sebanyak dua bulan akan dibayarkan melalui APBD 2024 dan dibayarkan di awal tahun. (yon)