GTT dan Honorer Menjerit, DPRD Lotim 'Warning' Pemda Tak Asal Rekrut Tanpa Kajian

Demikian disampaikan, Ketua Komisi III DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman, Senin 18 Desember 2023. Menurutnya, menjeritnya tenaga honorer lingkup Pemda Lotim lantaran gaji berbulan-bulan tak kunjung keluar serta pemotongan gaji GTT dikarenakan perekrutan sebelumnya tanpa menghitung kebutuhan honorer di semua OPD, seperti di Dinas Pertanian, Dinas Dikbud, Dinas Kesehatan, Sat Pol PP maupun di OPD lainnya. 

 "Sebenarnya Pemda ini tak boleh asal otak atik memasukkan tenaga honorer semaunya. Inilah akibatnya sekarang, tidak mampu membayar gaji mereka tepat waktu," singgungnya. 

Maka dari itu, lanjut Ketua DPD Golkar Lotim ini, risiko yang dihadapi saat ini dengan melakukan pemotongan dan penundaan membayar gaji para honorer. "Sekali lagi saya tegaskan, ini risiko OPD yang memasukkan orang tanpa adanya kajian, baik mempertimbangkan penyebarannya hingga kondisi keuangan daerah," kritiknya. 

Menurut catatan Hasan Rahman, untuk wilayah Lombok Timur hanya membutuhkan sekitar 7 ribu tenaga honorer, namun faktanya saat ini jumlah tenaga honorer sebanyak 19 ribu lebih. Kondisi ini tentunya berdampak pada volume yang besar namun gaji yang mereka dapatnya sangatlah kecil. 

Menyusul keluhan Guru Tidak Tetap (GTT) terkait rasionalisasi honor yang diterima. Pj Bupati Lombok Timur, Drs. H. M. Juaini Taofik, MAP menggelar rapat terbatas bersama Pj. Sekretaris Daerah, Asisten Bidang Administrasi Umum, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) bersama jajarannya. 

Pada rapat yang berlangsung di ruang kerjanya itu, Pj Bupati Lotim menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengurangi jumlah standar yang seharusnya diterima para GTT tersebut. 

“Bukan soal besar kecilnya, tetapi sebagai bentuk penghargaan kepada para GTT yang membantu proses belajar mengajar di sekolah itu, tidak boleh dikurangi,” jelasnya.

Akan tetapi honor GTT yang bersumber dari dana APBD ini akan dibayarkan selama tiga bulan terlebih dahulu, untuk kemudian sisanya sebanyak dua bulan akan dibayarakan melalui APBD 2024 dan dibayarkan di awal tahun. 

“Terima dulu honor tiga bulan, tetapi honor yang dua bulan akan kami bayarkan di awal tahun 2024,” pesannya. Iapun meminta persoalan tersebut dapat segera dituntaskan.

Dijelaskan, Kepala Dinas Dikbud Lotim, Izuddin, bahwa tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengaalokasikan, Rp12.271 miliar lebih melalui dana APBD Lombok Timur untuk membayar honor 1.699 GTT dan 1.001 insentif sekolah swasta. 

Akan tetapi ada perubahan status (migrasi) sekolah swasta (TK) menjadi sekolah negeri. Sedangkan sekolah yang dana BOS-nya dibawah Rp50 juta yang harus dibayarkan, atau terdapat penambahan mencapai 642 orang sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp1,2 miliar. 

 "Itulah yang menjadi alasan dilakukannya rasionalisasi. Namun begitu, sesuai hasil rapat, ia berkomitmen untuk segera menuntaskan pembayaran honor sesuai standar dan jumlah yang telah ditetapkan di awal," pungkasnya. (yon)