Dihadiri Kepala BKKBN RI, Pemda Lotim Luncurkan Program KERIS dan BAKSO

Lombok Timur - Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur resmi meluncurkan program Kelas Keluarga Beresiko Stunting (KERIS) dan aplikasi Buat Admindistrasi Kependudukan Secara Online (BAKSO) pada Rabu, (09/08) bertempat di Aula Balai Pelatihan Vokasi dan Produktifitas (BPVP) Lombok Timur.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia (RI) Hasto Wardoyo yang tengah melakakukan kunjungan kerja di Kabupaten Lombok Timur berkesampatan meluncurkan program KERIS dan aplikasi BAKSO bersama dengan Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur H. M. Juaini Taofik di dampingi Kepala BKKBN Provinsi NTB, Kepala Dinas Dukcapil Lotim serta Kepala Dinas P3AKB Lotim. 

Acara tersebut disaksikan Forkopimda, seluruh Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Lombok Timur, tim penyuluh KB, Tim Pendamping Keluarga, forum Genre dan pihak terkait lainnya.

Kepala BKKBN RI dalam sambutannya  mengapresiasi inovasi Pemkab Lombok Timur dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lombok Timur diantaranya dengan mengembangkan program KERIS dan aplikasi BAKSO yang di nilai efektif dalam penurnan stunting.

Ia juga mengingatkan untuk mewujudkan keluarga berkualitas sebab keluarga memiliki peran penting dalam peningkatan SDM untuk kemajuan bangsa. 

Selain stunting, ia juga menyoroti persoalan mental emosional disorder juga menjadi hal serius yang perlu diperhatikan dan berpengaruh pada kualitas SDM.

Sementara itu, Bupati Lombok Timur pada kesempatan tersebut menyampaikan terimakasih atas dukungan BKKBN RI untuk Pemkab Lombok Timur terkait percepatan penurunan stunting dengan dibentuknya TPK sebanyak 1.021 tim atau 3.063 orang dimana jumlah tersebut merupakan jumlah tertinggi di seluruh NTB.

Ia juga mengapresiasi kerjasama semua pihak yang telah berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan berdasarkan data dari Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) yang semula pada tahun 2018 angka stunting mencapai 26,41% menjadi 16,9% pada tahun 2022. Ia pun optimis target penurunan stunting pada tahun mendatang akan terwujud menjadi 14%.

Sekda Juaini sebelumnya juga melaporkan telah dilaksanakan program KERIS telah dilaksanakan dari posyandu mulai dari tingkat dusun. Ia menyebut cara tersebut merupakan cara spesifik dalam menurunkan angka stunting. 

selain itu disebut juga pentingnya manajemen data stunting dalam aksi konvergensi stunting tidak hanya data By Name By Address, namun juga by NIK. hal tersebutlah yang mendorong kehadiran aplikasi BAKSO. Sekda juga menyebut akan adanya MoU antara Kepala Dinas Dukcapil dan Kepala Dinas P3AKB dengan menggunakan forum genre untuk mengembangkan aplikasi BAKSO.

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan peyerahan piagam penghargaan dan penyematan lencana anugerah manggala karya kencana oleh Kepala BKKBN RI kepada Bupati lombook Timur sebagai bentuk penghargaan tertinggi dari Pemerintah Pusat melalui BKKBN pada pada sosok yang berdedikasi dalam pengendalian pertumbuhan penduduk dan keluarga berencana (KB) dan Pembangunan Keluarga. 

Acara dilanjutkan dengan penandatangan MoU antara Dukcapil dan dan DP3AKB serta pembukaan Jambore TPK. (*)