Wabup Lotim Dorong Pekerja Informal dan Mandiri Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Dalam kegiatan tersebut, total manfaat yang diserahkan mencapai Rp883 juta kepada para penerima manfaat. Edwin menegaskan bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak semestinya hanya bergantung pada perusahaan atau pemerintah, tetapi juga harus tumbuh dari kesadaran dan kemandirian masing-masing pekerja.

Ia secara khusus menyoroti pekerja Event Organizer (EO) yang dinilai perlu mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Menurutnya, aktivitas pekerja EO cukup berat, memiliki risiko pekerjaan, serta menuntut mobilitas tinggi karena kerap berpindah-pindah lokasi kegiatan.

"BPJS Ketenagakerjaan ini harus lahir juga dari kemandirian. Pekerja EO kita banyak dan seharusnya mereka juga menjadi peserta, mengingat aktivitas pekerjaannya cukup berat dan berpindah-pindah," harapnya.

Sementara itu, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, hingga Oktober tercatat sebanyak 3.705 kasus pembayaran klaim di Lombok Timur dengan total nominal mencapai Rp42,7 miliar. Sedangkan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di Lombok Timur hingga Juli 2026 mencapai 202.123 pekerja.

Pemerintah daerah juga terus mendorong masyarakat memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial melalui empat segmen kepesertaan, yakni Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah atau pekerja mandiri (BPU), Pekerja Jasa Konstruksi (Jakon), serta Pekerja Migran Indonesia (PMI). Selain perlindungan jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan saat ini juga tengah melakukan pengumpulan data untuk kebutuhan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang dilaksanakan Kementerian Ketenagakerjaan RI. (*)