Pertahankan Prestasi TP2DD, Bupati Lotim Minta Seluruh Upaya Diperkuat

LOMBOK TIMUR – Membuka High Level Meeting Sosialisasi dan Evaluasi Kinerja Championship TP2DD 2026, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menegaskan bahwa meraih juara lebih mudah daripada mempertahankannya. Oleh karena itu, prestasi yang telah diraih pada tahun 2025 harus dipertahankan dan berbagai upaya yang telah dilakukan harus lebih ditingkatkan lagi.

Didampingi Wakil Bupati H. Moh Edwin Hadiwijaya dan Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik, Bupati mengingatkan agar tidak terjadi lonjakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) seperti yang dialami Lombok Timur terkait harga cabai. Menurutnya, tahun 2025 merupakan tahun konsolidasi dan penguatan sistem digitalisasi keuangan daerah, sehingga tahun 2026 ini diperlukan peningkatan transaksi non tunai, terutama pada sektor pajak dan retribusi daerah.

“Dibutuhkan peningkatan transaksi non tunai pada sektor pajak dan retribusi daerah ini tetap harus ada, dan diperkuat,” tegas Bupati di Rupatama 1 Kantor Bupati Lombok Timur, Senin (2/3). Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi kanal pembayaran digital masyarakat, integrasi sistem keuangan daerah berbasis elektronik, serta peningkatan literasi digital bagi masyarakat dan UMKM.

Bupati mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, seperti perluasan kanal digital hingga ke desa, mengingat sebagian besar masyarakat berada di pedesaan. Ia meminta agar koordinasi dan kolaborasi dengan para Kepala Desa ditingkatkan. Selain itu, konsistensi penggunaan QRIS dan kanal non tunai perlu menjadi perhatian, demikian pula monitoring dan evaluasi yang harus dijaga.

Untuk tahun 2026, Bupati mengingatkan perlunya penguatan regulasi dan komitmen seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Hal-hal yang masih bisa diatur, buat aturannya, regulasinya,” ungkapnya. Ia juga menargetkan perluasan digital hingga 100 persen layanan pembayaran daerah, karena pembayaran tunai berpotensi menyebabkan kebocoran.

Bupati berharap prestasi yang diraih tidak hanya bersifat administratif, tetapi dapat menjadi contoh transformasi digital yang berdampak pada transparansi keuangan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi birokrasi, dan kemudahan pelayanan publik.

Sementara itu, Sekda H. Muhammad Juaini Taofik berharap Bank NTB Syariah segera merealisasikan kartu kredit pemerintah pada triwulan kedua tahun ini, setidaknya untuk tiga OPD sebagai percontohan. Ia juga meminta penguatan sekretariat TP2DD serta perluasan sosialisasi di tiga titik, yaitu Car Free Day (CFD), Rumah Makan Rarang, dan Lesehan Purnama.

Pertemuan yang dihadiri para pimpinan OPD, Asisten Bidang Ekonomi Setda Lotim, Direktur RSUD, dan Kepala Cabang Bank NTB Syariah Selong ini juga bertujuan untuk menyamakan persepsi seluruh OPD serta menghimpun data pendukung untuk pengisian sistem SIPD P2DD. (*)

Via PEMERINTAHAN