Komisi IV DPRD Lotim Panggil Kadis Perdagangan Terkait Bansos Rp40 Miliar: Evaluasi dan Klarifikasi Dugaan Aliran "Fee"

LOMBOK TIMUR – Komisi IV DPRD Lombok Timur (Lotim) memanggil jajaran Dinas Perdagangan Pemkab Lotim, Senin (14/4/2025), untuk mengevaluasi pendistribusian bantuan sosial (Bansos) senilai Rp40 miliar yang hingga kini belum sepenuhnya tuntas. Selain itu, rapat ini juga dimaksudkan untuk mengklarifikasi dugaan adanya aliran "fee" dari proyek bansos tersebut.

Ketua Komisi IV DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman, mengungkapkan bahwa pemanggilan ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bansos. "Kita panggil Dinas Perdagangan karena ada informasi tentang bagi-bagi fee, termasuk kabar bahwa fee tersebut mengalir ke anggota DPRD Lotim. Itu yang kami perjelas, selain memastikan bansos tersalurkan sesuai prosedur dan tepat sasaran," tegas Hasan.

Hasil evaluasi sementara menunjukkan bahwa pendistribusian bansos masih berlangsung di dua desa, yaitu Desa Seriwe Kecamatan Jerowaru dan Gili Beleq/Gili Re Kecamatan Keruak. Meski demikian, proses pengadaan bansos Rp40 miliar tersebut disebut telah berjalan lancar secara administratif.

"Secara prosedural, pengadaannya sudah sesuai. Namun, kami menyesalkan banyaknya keluhan masyarakat karena ada ketidakcocokan data antara pemerintah desa dan tim verifikasi yang dibentuk Pemda," jelas Hasan.

Selain itu, komisi IV juga melakukan klarifikasi terhadap Bansos DPRD Lotim sebesar, Rp10 miliar. Dimana Bansos ini santer diributkan di sejumlah kalangan ataupun group WhatsApp. Bahkan pada Bansos Rp10 miliar ini, sejumlah nama anggota DPRD Lotim disebut yang memainkan Bansos ini.

Komisi IV akan memeriksa lebih dalam laporan dugaan praktik pungutan liar (pungli) atau bagi-bagi fee dalam proyek bansos ini. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, pihaknya akan merekomendasikan pemeriksaan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.

Sementara itu, Dinas Perindag Lotim diminta segera menuntaskan pendistribusian ke dua desa yang tertinggal dan memperbaiki koordinasi dengan pemerintah desa untuk meminimalisir kesalahan data penerima bansos.

Rapat ini awalnya digelar tertutup bertempat di lantai II DPRD Lotim. Sejumlah awak media yang mau masuk mengikuti jalannya rapat dilarang oleh staf DPRD Lotim. Akan tetapi politisi Golkar ini membantah jika rapat klarifikasi terhadap Dinas Perdagangan soal Bansos Rp40 miliar Pemkab Lotim dan Bansos Rp10 miliar DPRD Lotim digelar tertutup.

"Rapatnya 'kan terbuka, awak media diperbolehkan masuk untuk mengikuti atau meliput. Mungkin karena pintunya ditutup, makanya dikatakan rapat tertutup," jelasnya menjawab sejumlah wartawan yang sebelumnya kecewa pelaksanaan rapat digelar secara tertutup. (yon)

Via POLITIK