Debat Pertama Kepala Daerah, KPU Lombok Timur "Offside"

LOMBOK TIMUR - Debat pertama pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur berjalan dengan lancar pada Rabu malam 30 Oktober 2024. Walaupun sore itu hujan mengguyur Kota Selong, namun semangat semua pasangan calon dan tim pemenangan tidak pupus.

Debat pertama ini dilakukan di Halaman Kantor Bupati Lombok Timur. Pada debat pertama ini mengusung 5 tema, yaitu peningkatan sumber daya manusia dalam sektor pendidikan dan kesehatan, ekonomi, pertanian secara umum, tenaga kerja dan investasi.

Sesi pertama debat calon kali ini, KPU membacakan aturan main dan tata tertibnya. Dan yang menarik di dalam aturan tersebut yaitu jika pasangan calon keluar dari tema yang 5, maka moderator akan menghentikannya. Namun sayang sekali, dalam debat pertama tersebut banyak pertanyaan dari panelis yang keluar dari tema debat. 

Pengamat Kebijakan dari Lombok Research Center (LRC), Dr. Maharani mengatakan bahwa debat pertama kali ini malah KPU melalui tim panelisnya melakukan offside.

Seharusnya panelis harus dievaluasi total. Karena menurut Maharani, banyak pertanyaan panelis yang keluar dari tema, sebagai contoh pada tema ekonomi lokal, pertanyaan yang diajukan oleh panelis dalam debat tersebut terkait dengan tata kelola pendapatan asli daerah (PAD). 

Maharani menambahkan, terkait dengan tata kelola PAD itu masuknya ke tema tata kelola pemerintahan, bukan ke ekonomi lokal.

"Tata kelola PAD itu masuknya ke tema tata kelola pemerintahan, kalau terkait ekonomi lokal itu seperti pengembangan UMKM, inflasi, pertumbuhan ekonomi daerah" ungkap Maharani.

 "Karena KPU-nya saja sudah offside, maka pantasan saja pertanyaan calon keluar dari tema debat dan dibiarkan saja oleh KPU dan moderator," kritiknya. 

Dalam debat tersebut, calon kepala daerahpun ikut membuat pertanyaan yang melenceng dan keluar dari tema debat. "Contoh pertanyaan calon yang keluar dari tema debat dan dibiarkan oleh moderator dan KPU adalah pertanyaan terkait narkoba" ungkap Maharani.

Sehingga kedepannya, Maharani mengatakan bahwa KPU harus mengevaluasi tim perumus dan tim panelisnya agar kesalahan tidak terjadi lagi.

"KPU harus mengevaluasi tim perumus dan tim panelisnya agar debat kedua nanti tidak terjadi kesalahan lagi" ungkap Maharani. (*)