Hanya Dihadiri 18 Anggota, Fraksi Demokrat Lotim Tuding Pimpinan Dewan Serampangan Gelar Sidang Paripurna LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2022

Lombok Timur - Sebanyak 18 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terpantau menghadiri Sidang Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lotim Tahun Anggaran 2022, Kamis 13 April 2023. Sisanya 32 orang absen secara fisik pada rapat yang digelar di lantai III Kantor DPRD Lotim. 

Pada rapat yang dihadiri Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy beserta jajaran eksekutif itu, terlihat suasana yang berbeda dengan sidang paripurna sebelumnya. Mulai dari pelaksanaan sidang yang molor hingga unsur banyaknya anggota DPRD yang absen. Termasuk tidak dihadiri oleh dua unsur pimpinan. 

Terkait hal tersebut, anggota DPRD Lombok Timur Fraksi Partai Demokrat, Amrul Jihadi menyesalkan unsur pimpinan DPRD yang terkesan memaksakan jalannya rapat paripurna dalam rangka penyampaian penjelasan bupati terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2022 kepada legislatif. 

"Kami cukup menyesalkan paripurna tetap dilakukan. Sehingga kami dari Fraksi Demokrat tidak mengikutinya," akunya ditemui di ruang kerjanya. 

Sebagai pengguna anggaran, kata dia, DPRD tidak boleh serta merta langsung mendengar atau bahkan menerima pertanggungjawaban eksekutif atas anggaran (APBD, red) yang dikelolanya selama satu tahun tersebut. Terlebih lagi di Lombok Timur, tata kelola APBD dinilainya cenderung serampangan. 

Kondisi itu dapat terlihat dari tidak mampunya daerah membayar utang dan banyaknya infrastruktur yang baru dibangun tapi rusak dan terancam tak bisa dimanfaatkan maksimal masyarakat. 

"Uang APBD yang hampir Rp3 triliunan itu tidak kecil. Tapi utang jatuh tempo selalu ada sekarang Rp65 miliar. Program percepatan sudah selesai kontrak, tapi masih dihutang dan terindikasi diloloskan menjadi beban. Dan nanti sumber untuk membayar juga belum jelas," paparnya. 

Atas dasar itu, unsur pimpinan DPRD dinilainyabsama sekali tidak mengindahkan hasil Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Lombok Timur sehari sebelumnya. Dimana pada rapat itu diputuskan sebelum paripurna dilakukan, DPRD akan meminta penjelasan Tim TAPD terlebih dahulu, terkait dengan anomali tata kelola APBD yang terjadi di tahun anggaran 2022.

"Mestinya kita rapat dengan TAPD dulu, kita tanya apa dan bagaimana mereka mengelola APBD. Karena memang banyak masalah, nanti atas dasar hasil itu baru kita agendakan rapat paripurna LKPJ. Jadi unsur pimpinan harus mengedepankan itu, tidak sembarangan," sesal Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Lotim ini. 

Sebelum rapat paripurna pembahasan LKPJ diagendakan, sambung dia, semestinya anggota DPRD melakukan analisa mendalam. Sebab kata dia, performa APBD Tahun 2023 tidak maksimal.  Semua itu harus tuntas terlebih dahulu secara detail dan mendalam. Untuk urusan sidang paripurna LKPJ masalah gampang diagendakan dan dilaksanakan. 

"Patut kita tanyakan juga jadwal paripurnanya,  hari ini agenda laporan LKPJ bupati, kemudian hari Selasa nanti sudah penetapan dewan atas LKPJ itu. Kan tidak jelas apa yang akan kita bedah dari laporan itu," tandas Amrul yang jugak Ketua DPC Partai Demokrat Lotim ini.

Sementara, Ketua DPRD Lombok Timur, Murnan yang menanggapi pernyataan Ketua Fraksi Demokrat Lotim hanya menjawab secara diplomatis. "Silahkan hubungi pimpinan sidang," kilahnya. 

Di sisi lain, Politisi Golkar H. Daeng Paelori selaku pimpinan sidang paripurna LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2023 yang coba dihubungi terkait tudingan itu melalui aplikasi percakapan sampai berita ini dinaikkan belum memberikan tanggapan. 

Sedangkan, Sekretaris DPRD Lotim, H. Ahyan mengklaim bahwa pelaksanaan sidang paripurna LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2022 sudah kuorum. Dimana berdasarkan absensi, anggota yang mengisi tanda tangan daftar hadir sebanyak 26 orang. 

Disinggung apakah acuan pelaksaan paripurna berdasarkan daftar hadir di absensi atau secara fisik, Sekwan mengklaim jika setelah hadir kemudian ada yang ke belakang tidak ada masalah. 

Sedangkan berdasarkan pantauan wartawan media aksarantb.com, jumlah anggota DPRD Lotim yang masuk ke ruang sidang secara fisik hanya 18 orang pada pukul 11:15 Wita. Jumlah ini bertahan dari awal hingga berakhirnya prosesi sidang sekitar pukul 12:30 Wita. 

Termasuk di hari yang sama, tercatat 16 anggota DPRD Lotim juga tengah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Bali dari tanggal 12 hingga 14 April 2023. (yon/01)