Keberadaan FKDM Lotim Dipertanyakan Dewan, Empat Tahun Hasil Kerjanya Apa?

Lombok Timur - Keberadaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Lotim selaku perpanjangan tangan bupati untuk membantu Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik dalam Negeri (Bakesbangpolsagri) Lombok Timur untuk menjaga, memantau dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dipertanyakan oleh legislatif. 

Kegusaran atas peranan FKDM itu, kali ini datang dari Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Lombok Timur, Amrul Jihadi, ST. Menurutnya, terdapat beberapa hal mendasar yang harus menjadi pertanyaan bersama terkait FKDM. Diantaranya, terkait kompetensi sumber daya manusia, standar minimal kerja, laporan kerja dan sistem kerja FKDM sendiri. 

"Kita perlu tahu apa yang dikerjakan oleh FKDM itu, kemudian apa syarat atau standar kompetensi seseorang bisa masuk ke FKDM dan bagaimana cara mereka bekerja. It tidak jelas dari awal pembentukannya sampai sekarang," kritik Amrul, Sabtu 14 Januari 2022.

Amrul menegaskan, sejak dibentuknya FKDM oleh Bupati Sukiman Azmy pada tahun 2019 lalu hingga saat ini, pos anggaran untuk menggaji anggota FKDM di tingkat kecamatan dan kabupaten tetap dialokasikan per tahunnya dengan nilai yang cukup fantastis. 

Hanya saja, yang menjadi pertanyaan itu yakni antara pemenuhan hak oleh negara kepada anggota FKDM yang dinilai masih belum relevan dengan pertanggungjawaban, dalam bentuk laporan kinerja oleh FKDM itu sendiri. 

"Per kecamatan itu ada 5 anggota FKDM, belum lagi di kabupaten. Per tahun daerah alokasikan Rp125 juta, kalau ditotal dari awal dibentuknya sampai saat ini ada Rp600 juta yang telah dialokasikan. Tapi tidak pernah kita lihat hasil kerjanya," tegas Amrul. 

Padahal kata dia, selain alokasi untuk FKDM, legislatif juga telah mengetok anggaran tidak kurang Rp10 M per tahun, yang ditujukan untuk pembinaan penertiban keamanan masyarakat. Di mana di tim itu, diisi oleh unsur TNI/Polri dan Pemda. 

"Di tim itu masuk bupati, Kapolres, Dandim dan unsur Forkopimda lainnya. Apakah tim ini juga berkoordinasi dengan FKDM atau tidak, kita tidak tahu. Atau jangan-jangan FKDM ini hanyalah skema untuk menggaji tim sukses, kita juga tidak tahu tentang itu, sehingga ini harus disuarakan," bebernya. 

Maka dari itu, sosok yang juga Ketua DPC Partai Demokrat itu berharap indikator-indikator yang kurang di FKDM saat ini dapat dibenahi, sehingga kinerjanya dapat dievaluasi. 

"Setiap penggunaan uang negara itu harus dievaluasi. Termasuk FKDM ini, tapi di kasus ini apa yang bisa dievaluasi, semuanya tidak jelas. Padahal keberadaan FKDM ini sebenarnya sangat penting, sehingga harus dibenahi," paparnya. 

Kepala Kesbangpoldagri Lotim, Mustafa, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa dirinya belum mengkroscek laporan yang masuk, namun selama ini ia menilai kinerja anggota FKDM di masing-masing kecamatan sudah cukup bagus.

"Ya silahkan saja dipertanyakan, karena saya baru masuk di sini jadi saya harus koordinasi dulu sama mereka dan memeriksa laporan-laporannya," jelasnya.

Terkait laporan para anggota FKDM, sebagaimana mestinya harus segera melaporkan segala bentuk ancaman yang akan terjadi, terutama yang berpotensi mengancam kondusifitas di tengah masyarakat.

Oleh sebab itu, Mustafa dalam waktu dekat ini akan melakukan evaluasi kedepannya. Apabila masih ada yang kurang atau belum maksimal, maka akan dilakukan pembenahan sehingga kinerja FKDM ini semakin bagus sesuai tupoksinya.

"Nanti kita adakan evaluasi mana yang aktif mana yang tidak, tentu itu butuh proses yang jelas. FKDM ini sangat berguna," jelasnya 

Mustafa meyakini anggota FKDM di Lotim semua melaksanakan tupoksinya dan selalu pro aktif karena dibeberapa kejadian konflik laporan selalu masuk, sehingga Kesbangpol langsung turun ke lapangan. Misalnya kejadian di Desa Pohgading Timur, Ketangga, Suela, Aikmel, Jerowaru dan beberapa desa lainnya.

Begitupun apabila ada anggota FKDM yang doble job yang gajinya sama dari APBD, Mustafa berjanji mengambil langkah tegas berupa pemberhentian terhadap yang bersangkutan. (yon)