Postur APBD Lotim 2022 Mengalami Defisit

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Timur, H. Hasni. 

Lombok Timur (aksarantb.com) - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Timur tahun 2022 mengalami defisit.  Postur APBD  Lotim  sekarang ini berada diangka Rp. 2,9 triliun. Jumlah tersebut melebihi  anggaran belanja daerah  penerimaan pusat yakni  sebesar Rp3,1 triliun.

Karenanya untuk untuk menutupi defisit anggaran, Pemkab Lotim terpaksa melakukan pinjaman kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) termasuk juga  dan sindikasi pinjaman  bank yang disponsori PT. Bank NTB Syariah.

"  Penerimaan dana transfer dari negara dilakukan secara bertahap dengan sistem 1 per 12. Artinya, pada tanggal 1 setiap bulannya selama 12 bulan, transfer dana dari negara diterima daerah. Namun, dengan nilai APBD 2022 yang telah ditetapkan sebesar Rp.2,9 triliun terjadi defisit sebesar Rp. 300 miliar lebih " ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Timur, H. Hasni. 

Berkaitan dengan defisit anggaran terang dia disebabkan karena  dana yang ditransfer ke kas daerah belum mencukupi untuk pendanaan yang ada. Kondisi itu memaksakan Pemkab  Lombok Timur  harus melakukan akad pinjaman ke beberapa pihak untuk menutupi defisit anggaran.

" Dana Alokasi Umum (DAU) jauh lebih besar salah satunya untuk pembayaran gaji rutin yang harus dikeluarkan setiap bulannya" tutupnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lombok Timur, H. Daeng Paelori, sangat menyadari jika pihak  eksekutif harus melakukan akad pinjaman kepada pihak ketiga akibat defisit anggaran. Hal itu dilakukan semata-mata untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lotim yang selama ini tertunda akibat re-focussing anggaran karena  pandemi Covid-19

" Meski demikian kita tetap meminta kepada kepala daerah untuk memprioritaskan kegiatan yang bersifat pemenuhan hajat masyarakat banyak " terang dia...

Berkaitan dengan pinjaman ke  PT SMI dan sindikasi bank dengan total Rp. 300 miliar lebih itu memang  telah mendapatkan persetujuan dari  dewan. Hal itu tak lain sebagai salah satu upaya  untuk  menutupi defisit anggaran  yang akan diperuntukkan untuk berbagai  kegiatan pembiayaan. Terutama berkaitan dengan  pembangunan  infrastruktur yang sebelumnya sempat tertunda karena   pandemi.

"  Dari pinjaman tersebut Pemkab Lombok Timur juga   akan mengupayakan  pinjaman tersebut  dilunasi sebelum masa akhir jabatan bupati dan wakil bupati " tutupnya. (AK-NTB/yon)