Perdes Mampu Tekan Kasus Pernikahan Dini di Lotim

Kadis DP3AKB Lotim, H. Ahmat

Lombok Timur (aksarantb.com) - Berbagai upaya dan kebijakan telah ditempuh Pemkab Lombok Timur dalam upaya mencegah kasus pernikahan dini. Baik itu kebijakan melalui Perda, Perbup hingga aturan di tingkat desa dalam bentuk Perdes.

Keberadaan Perdes sejauh ini telah mampu menekan angka kasus pernikahan dini.  Itu dilihat dari jumlah kasus  di tahun ini yang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut juga tak lepas  dengan adanya singkronisasi antara aturan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat.

" Kita tentu berharap dengan kebijakan dan aturan yang ada  terutama  dalam bentuk Perdes maka larangan  pernikahan usia dini di semua desa di Lombok Timur bisa terlaksana " kata Kadis DP3AKB Lombok Timur H. Ahmat.

Berkaitan dengan kasus pernikahan dini terang dia disebabkan karena berbagai faktor. Diantaranya kemiskinan, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Dalam upaya mencegah pernikahan dini tentunya hal utama  yang paling dibutuhkan adalah kerjasama dan sinergisitas dengan semua pihak.

"Terlebih lagi dengan adanya Undang- undang tindak pidana kekerasan seksual ini tentunya menjadi acuan untuk mencegah kasus pernikahan dini di daerah kita ini. Dalam udang- undang tersebut juga disebutkan besaran hukuman yang diterima bagi mereka yang  ikut terlibat dalam menikahkan anak bawah umur  " imbuh Ahmat

Ia menambahkan di tahun ini tercatat ada 21 laporan kasus pernikahan dini yang mereka terima. Namun jumlah tersebut terbilang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan jumlah sampai 200 lebih kasus " Tapi tak dipungkiri  kemungkinan masih banyak kasus yang dilaporkan. Dengan demikian maka diperlukan singkronisasi data dengan berbagai pihak terkait " terangnya.

Ahmat juga mengingatkan  masyarakat supaya memahami dan mematuhi berbagai aturan yang ada. Dalam arti jangan sampai ketika aturan sudah  diketahui malah sengaja dilanggar begitu saja. Dan mereka yang mengabaikan ketentuan yang berlaku maka dipastikan akan bisa dikenakan pidana. (AK-NTB/01)