Wabup Lotim Tegaskan Sinergi Daerah dan Lembaga Keuangan Kunci Hadapi Dinamika Fiskal 2025

LOMBOK TIMUR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur menekankan pentingnya kolaborasi dan penerapan prinsip keuangan berkelanjutan untuk menghadapi dinamika fiskal yang dinilai akan semakin ketat pada 2025 mendatang. Hal ini menjadi pesan utama Wakil Bupati (Wabup) Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, dalam Rapat Koordinasi dengan jajaran PT Selaparang Finansial, Rabu (5/11).

Rapat yang berlangsung di Aula lantai 2 kantor perusahaan tersebut dihadiri oleh seluruh direksi, manajemen, dan karyawan. Wabup, yang didampingi Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan, menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdialog dan berharap dapat memperoleh masukan yang jernih berdasarkan data akurat untuk mendukung pengambilan keputusan.

Dalam paparannya, Wabup Edwin menyoroti kondisi fiskal daerah yang diprediksi mengalami tekanan signifikan pada tahun 2025. “Transfer Keuangan Daerah (TKD) kami dipotong hingga Rp 229,336 miliar,” ungkapnya. Meski dana yang ditarik pusat akan dikembalikan dalam bentuk program Inpres, seperti revitalisasi sekolah, kondisi ini menurutnya memperlihatkan ketergantungan daerah yang masih tinggi pada transfer pusat.

“Kondisi ini belum didukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang saat ini belum mencapai 15% dari APBD. Ini menunjukkan ketergantungan kuat daerah terhadap transfer pusat,” tegasnya.

Menghadapi realitas tersebut, Wabup mengingatkan PT Selaparang Finansial, sebagai lembaga keuangan, untuk mempertimbangkan aspek keuangan berkelanjutan dalam setiap kebijakan pembiayaannya. Arahan ini diharapkan menjadi fokus dalam penyusunan investasi dan penyaluran anggaran perusahaan untuk tahun 2026.

Menanggapi arahan Wabup, Direktur Utama PT Selaparang Finansial, Iva Nuril Solihani, berkomitmen untuk mengoptimalkan target perusahaan. “Masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki untuk memaksimalkan target-target kami di tahun 2025. Dengan sisa waktu yang ada, kami akan mengoptimalkan semua sumber daya yang kami miliki,” janjinya.

Komitmen serupa disampaikan Komisaris Utama PT Selaparang Finansial, M. Isroi. Ia mengakui arahan Wabup merupakan panduan berharga untuk menerapkan rencana aksi keuangan berkelanjutan. Tujuannya, memastikan perusahaan dapat terus beroperasi secara berkesinambungan, berkembang, dan aktif berkontribusi dalam kegiatan sosial serta program lingkungan.

Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menjadi landasan kokoh bagi PT Selaparang Finansial untuk menyusun program kerja tahun 2026 yang lebih selaras dengan kebijakan Pemkab Lombok Timur, khususnya dalam hal pembiayaan berkelanjutan dan dukungan terhadap pencapaian target pembangunan daerah. (*)