Pemda Lotim Tata Ulang Potensi PAD Menuju SMART

Diskusi ini difokuskan pada pendataan potensi retribusi daerah di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil. FGD ini merupakan kelanjutan dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut masih lemahnya serapan potensi PAD di daerah.

Hadir mewakili Bupati, Kepala BPKAD H. Hasni menegaskan bahwa forum ini adalah bagian penting dari komitmen kepala daerah dalam memperkuat fondasi fiskal lokal.

"Bupati sangat konsen terhadap isu-isu pendapatan. Karena itu, pimpinan OPD harus bekerja lebih serius menggali potensi retribusi di instansi masing-masing," ujar Hasni dalam sambutannya.

Senada dengan itu, Kepala Bappenda Lombok Timur, Muksin, memaparkan tren pertumbuhan PAD yang cukup signifikan dalam dua tahun terakhir. Pada 2023, PAD mencapai Rp382 miliar. Tahun berikutnya, angkanya naik menjadi Rp486,4 miliar atau terealisasi 80,24 persen dari target.

Namun, tantangan masih besar. Target PAD 2025 ditetapkan sebesar Rp523 miliar. Untuk itu, kata Muksin, diperlukan data yang akurat dan kerja lintas sektor untuk menjangkau potensi retribusi yang selama ini belum tersentuh.

Salah satu strategi baru yang tengah digagas adalah pelibatan juru bantu pendapatan di tingkat desa hingga RT. Setiap desa akan memiliki sekitar 30 petugas, disesuaikan dengan jumlah RT.

“Kita sepakat dengan pemerintah desa untuk menggerakkan juru bantu pendapatan. Insentifnya bersumber dari dana bagi hasil desa sebesar Rp20 miliar. Sekitar Rp11 miliar di antaranya akan dialokasikan untuk mendukung optimalisasi PAD,” jelas Muksin.

Langkah ini diharapkan menjadi pendekatan terdepan dalam mengidentifikasi potensi baru PAD, sekaligus memperkuat peran pemerintah desa dalam sistem pendapatan daerah. (*)