Pemda Lotim Koordinasi dengan BPJS Kesehatan Manfaatkan Program Rehab untuk Tunggakan Iuran

"Sekitar 75% peserta perorangan di Lombok Timur saat ini dalam kondisi tidak aktif karena masalah tunggakan iuran," jelasnya, "Ini yang kita nanti imbau kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan program Rencana Pembayaran Bertahap atau yang mungkin bisa disingkat Rehab, atau lebih simpelnya adalah program mencicil BPJS Kesehatan."

Program Rehab ini dikhususkan bagi masyarakat di Lombok Timur yang memiliki tunggakan iuran minimal empat bulan ke atas. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah menyelesaikan kewajiban iurannya sehingga tidak menumpuk dan semakin besar. 

Elly mengakui bahwa tingkat keaktifan masyarakat di program JKN di Lombok Timur masih di angka 75,68% untuk semua segmen. Angka ini masih jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menargetkan setiap pemerintah daerah dapat mencapai 80% keaktifan JKN pada tahun 2025.

"Inilah yang menjadi tantangan kita di Lombok Timur untuk kita sama-sama bergerak, tidak hanya Pemda, tapi segmen pemberi kerja atau masyarakat setiap perorangan juga bisa berperan aktif untuk bisa memastikannya mencapai 80% di tahun 2025 ini sesuai dengan rencana jangka panjang pembangunan nasional," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPJS juga menyampaikan komitmen BPJS Kesehatan bersama fasilitas kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan. "Kami bersama dengan fasilitas kesehatan sudah berkomitmen dan memasang janji layanan di setiap faskes," ujarnya. Janji layanan ini bertujuan untuk memastikan keluhan masyarakat dapat dicegah dan tidak terulang kembali.

Beberapa poin penting dari janji layanan tersebut antara lain: (Pertama) Masyarakat cukup memakai Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan, tanpa perlu fotokopi, (Kedua) Tidak ada pembatasan hari perawatan di rumah sakit sesuai indikasi medis, (Ketiga) Pelayanan obat menjadi tanggung jawab fasilitas kesehatan, sehingga masyarakat tidak perlu mencari obat di luar, (Keempat) Tidak ada iur biaya tambahan, dan, (Kelima) Layanan harus sama dan tanpa diskriminasi antara pasien umum dan pasien BPJS Kesehatan.

Komitmen ini selaras dengan pernyataan Bupati Lombok Timur yang juga mendukung penggunaan KTP sebagai akses utama layanan kesehatan, menunjukkan sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan dalam meningkatkan pelayanan publik.

Dengan adanya program Rehab dan komitmen janji layanan, BPJS Kesehatan Lombok Timur berharap dapat meningkatkan keaktifan peserta dan memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang optimal.

Acara tersebut dihadiri oleh seluruh wartawan lingkup kabupaten Lombok Timur. (*)