JDU SPAM Pantai Selatan Lombok Timur Alami Kebocoran, Hasan Rahman Kritik Dampak Proyek "Kejar Tayang"

LOMBOIK TIMUR – Jaringan Distribusi Utama (JDU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pantai Selatan yang baru saja diresmikan di Lombok Timur dilaporkan mengalami kebocoran. Hal ini menimbulkan kritik dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lotim yang menyebutkan bahwa proyek tersebut dikerjakan secara terburu-buru tanpa perencanaan yang matang, baik dari segi fisik maupun keuangan.

Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, H. Lalu Hasan Rahman menyebutkan, proyek yang dilaksanakan pada tahun 2024 ini hanya fokus pada target penyelesaian tanpa mempertimbangkan aspek penting seperti aliran air dari hulu, jangkauan distribusi air, serta manfaatnya bagi masyarakat di hilir. 

"Elevasi air harus diperhatikan dengan baik. Tidak hanya sekadar membangun infrastruktur dan selesai, itu namanya proyek kejar tayang. Terpenting yaitu bagaimana memastikan air dapat mengalir dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," ujar Ketua DPD Golkar Lotim ini. 

Politisi senior ini juga menyoroti ketimpangan yang terjadi antara masyarakat di wilayah utara dan selatan. Masyarakat di utara, yang airnya diambil untuk proyek raksasa senilai Rp121 miliar dinilai tidak mendapatkan imbal balik yang seimbang. 

"Setidaknya, jalan aspal di wilayah utara perlu diperbaiki sebagai bentuk kompensasi. Selama ini, pipa-pipa dipasang tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat di hulu. Sementara untuk perbaikan jalan, wilayah selatan saja diperhatikan bertahun - tahun," tambahnya.

Maka dari itu, Hasan Rahman meminta Inspektorat untuk melakukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek besar di Lombok Timur, termasuk SPAM Pantai Selatan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah serupa seperti kebocoran pipa, sambungan, atau keran yang kerap terjadi pada proyek-proyek sebelumnya. 

"Kami meminta agar Inspektorat turun tangan dan memastikan bahwa proyek-proyek besar seperti ini diawasi dengan ketat," tegasnya. 

Ironisnya, terkait dengan proses pelaksanaan proyek, DPRD Lombok Timur mengaku tidak dilibatkan sama sekali, bahkan tidak diberi informasi yang memadai. "Kami sama sekali tidak dilibatkan, bahkan tidak diberi tahu. Padahal, seharusnya ada koordinasi yang baik antara pemerintah desa, pihak terkait, dan DPRD. Sehingga tidak kita pungkiri ada gejolak dari masyarakat saat pengerjaan waktu itu," ungkapnya. 

Kendati demikian, Proyek SPAM Pantai Selatan diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Namun, dengan adanya kebocoran dan kritik dari dewan, diperlukan evaluasi dan perbaikan segera agar proyek ini tidak menjadi beban bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil langkah cepat untuk menangani masalah ini dan memastikan bahwa proyek-proyek serupa di masa depan direncanakan dan dilaksanakan dengan lebih baik, melibatkan semua pihak terkait, serta memprioritaskan kepentingan masyarakat.

Diberitakan sebelumnya, pasca peresmian Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pantai Selatan yang berlokasi di IPA Kotaraja, Kamis 17 Maret 2025. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur (Lotim) terpaksa menghentikan sementara operasionalnya akibat ditemukannya kebocoran di 12 titik sepanjang jaringan distribusi air bersih. 

Direktur Utama PDAM Lotim, Sopiyan Hakim, menjelaskan bahwa pihaknya telah melaporkan masalah ini kepada penyedia atau kontraktor melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

 "Adanya kebocoran ini, kami kembali menanyakan ke PU untuk memastikan langkah penanganan yang tepat. Kami (PDAM,red) tidak mau mengoperasikan pekerjaan yang rusak atau bocor, " ujarnya.

Kebocoran tersebut terjadi di berbagai titik, terutama di jaringan distribusi utama (JDU) seperti pipa, sambungan, dan kran di sepanjang jalur pipa PDAM di wilayah Kecamatan Keruak dan Sakra. "Kami telah membuka kran sesuai prosedur, namun ditemukan kebocoran yang bervariasi," pungkas Mas Dirut-sapaan akrabnya. (yon)