Soal Nasib Honorer di Lombok Timur, Ahmad Amrullah Sebut Pejabat Tak Boleh Arogan, Dorong Pemerintah Cari Solusi Terbaik

LOMBOK TIMUR - Polemik perihal nasib tenaga honorer daerah di Kabupaten Lombok Timur terus berlanjut. Hari ini, ratusan tenaga honorer itu melakukan hearing meminta kejelasan kepada pemerintah daerah perihal nasib mereka. 

Anggota DPRD Lombok Timur Fraksi Demokrasi Bintang Perjuangan Indonesia Ahmad Amrullah menyoroti agenda hearing tersebut. Politikus PDI Perjuangan itu mengaku geram dengan jawaban yang diberikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, H. Mugni kepada para honorer dalam acara yang juga dihadiri Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur, Juaini Taofik tersebut.

Menurut legislator muda tersebut, pejabat yang berbicara atas nama pemerintah daerah tak boleh menujukkan arogansinya di hadapan para honorer yang juga adalah masyarakat Lombok Timur tersebut. Ahmad Amrullah menyayangkan kalimat arogan tersebut keluar di forum tersebut. Pihaknya menyebut itu sebagai blunder dan dapat memantik munculnya persoalan baru.

"Poin pertama, pada prinsipnya pemda dalam hal ini mesti bersikap bijak. Tidak boleh pejabat menunjukkan sikap arogan di hadapan para honorer apalagi sampai ada kalimat ancaman seperti itu. Sekali lagi, itu tidak etis," kata Ahmad Amrullah saat diwawancarai pada Senin (20/1/2025).

Menurut Amrullah, hearing atau dialog terbuka antara para honorer dengan pemda merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya penyampaian pendapat. Hal itu telah diatur oleh Undang-Undang (UU) dan merupakan contoh jalannya demokrasi yang baik. 

Amrullah menyentil, pejabat daerah mesti memberikan penjelasan yang menyejukkan. "Jangan malah jadi tempat cari muka ke pimpinan. Ini kan tidak bagus kalau ditonton oleh publik. Ruang dialog ini esensinya menemukan kesepahaman. Jangan malah memunculkan polemik baru," bebernya.

Pemda, kata Amrullah mesti mencari jalan keluar yang solutif. Menurut Amrullah, para tenaga honorer ini telah berkontribusi dalam kemajuan pembangunan di daerah, khususnya Lombok Timur.

"Honorer harus dibesarkan hatinya.  Bagaimanapun juga, saudara-saudara kita ini berkontribusi untuk kemajuan pendidikan daerah. Mereka juga warga kita. Kita cari solusi bersama yang solutif," ujar Amrullah.

Amrullah mendesak pemda agar mencari jalan tengah atau win-win solution terhadap nasib para tenaga honorer ini. Pihaknya juga berharap, lembaga DPRD Lombok Timur dapat terlibat mengatensi persoalan ini. "Secara kelembagaan nanti akan saya sampaikan dan perjuangkan nasib para tenaga honorer ini. Kita akan panggil para pejabat terkait," ujarnya.

Sebelumnya, para honorer melakukan hearing pada Senin (20/1/2025). Dalam pertemuan tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, H. Mugni, mengeluarkan ancaman keras terhadap salah satu tenaga honorer yang mengajukan pertanyaan terkait pengangkatan tenaga honorer.

Hearing yang dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur, H. Juaeni Taofik, ini bertujuan untuk membahas keberlanjutan nasib tenaga honorer yang sudah mengabdi selama puluhan tahun, khususnya yang berusia antara 35 hingga 50 tahun.

Mereka berharap agar pemerintah daerah segera mengambil langkah untuk mengangkat status mereka menjadi pegawai tetap. Namun, situasi menjadi tegang ketika seorang tenaga honorer mencoba mengajukan pertanyaan mengenai kebijakan tersebut.

 

Kaban BKPSDM, H. Mugni, merespons dengan nada keras dan mengancam untuk mengevaluasi tenaga honorer yang dianggap tidak sopan bertanya.

 

“Ini sudah tidak benar, etika nggak ada! Lihat saja, bisa nanti saya evaluasi,” ujar H. Mugni dengan suara lantang yang membuat suasana semakin tegang.

“Itu tidak boleh bertanya, nggak ada adab etikanya,” tambahnya.

Pernyataan tersebut membuat beberapa tenaga honorer merasa terkejut dan ketakutan. Mereka menganggap pernyataan Kaban BKPSDM itu sebagai bentuk ancaman yang tidak pantas diucapkan di depan publik, apalagi di hadapan PJ Bupati.

 

Insiden ini menjadi sorotan publik, mengingat tuntutan tenaga honorer untuk diangkat menjadi pegawai tetap sudah lama mereka perjuangkan, sementara perlakuan yang mereka terima di ruang rapat justru menambah ketegangan dan ketidakpuasan di kalangan mereka. (*)