Manfaatkan Dana Reses Untuk Kampanye, Bawaslu Lotim Tegaskan Anggota Dewan Dapat Dipidana

LOMBOK TIMUR - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Timur, warning anggota DPRD agar tak memanfaatkan reses untuk kampanye. Larangan ini ditegaskan karena anggara tersebut bersumber dari uang negara.

Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, Humas pada Bawaslu Lombok Timur, Johari Marjan, mengatakan imbauan tersebut telah dilayangkan ke DPRD Lombok Timur. 

"Karena anggaran reses ini 'kan jelas dari uang negara. Walaupun memang itu hak dia untuk disalurkan kepada konstituennya," jelas Marjan.

Dia membeberkan, larangan itu termuat dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Tertuang dalam pasal 57, ditegaskan dalam kampanye dilarang penggunaan fasilitas dan anggaran pemerintah atau daerah.

"Karena itu uang negara, ini (dana reses-red) tidak boleh digunakan untuk kampanye paslon," tegasnya.

Apabila larangan kampanye saat Reses tersebut diabaikan, maka anggota DPRD yang bersangkutan berpotensi dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*)