Evkin IV, Pj Bupati Lotim Paparkan Semua Capaian Termasuk Angka Kemiskinan yang Menurun

Hal itu dapat dilihat dari laporan evaluasi kinerja kepada Inspektorat Jenderal (itjen),  Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan Jumat (13/9) di lantai 8 Gedung Itjen, Kemendagri  RI.

Merujuk data BPS Lombok Timur, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 14,51% dari posisi 15,63% pada 2023 lalu, atau turun 1,12%. Hal itu tidak terlepas dari berbagai langkah seperti pelayanan air Bersih melalui SPAM Pantai Selatan yang melayani 1.660 sambungan rumah (SR) di tiga Desa kecamatan Jerowaru, bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja rentan yaitu 17.195 orang petani tembakau dengan dana mencapai lebih dari Rp.1,4 miliar. 

Tidak itu saja, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur pada triwulan IV berhasil menjaga stabilitas harga pangan dengan upaya pengendalian inflasi daerah. Pemda berhasil mengendalikan sejumlah komoditas penyumbang inflasi yaitu cabai rawit yang pada pekan ke-tiga bulan Juli mengalami kenaikan harga hingga Rp.60.000 berangsur turun hingga menyentuh Rp.26.200 pada pekan pertama September.

Selain itu komoditas bawang putih relatif stabil di kisaran Rp.32.000 di pekan pertama Juli dan bertahan di Rp. 18.000 sejak pekan ke-dua Agustus hingga awal September. Sedangkan Ayam broiler hanya mengalami fluktuasi di sekitar Rp. 34.600 hingga Rp.33.500 sepanjang Juli hingga September.

Hal tersebut berdampak terhadap indeks perkembangan harga (IPH) Lombok Timur yang tidak pernah melampaui 1.36 dan pada pekan ke-dua September turun hingga -4.61.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari upaya yang dilakukan seperti pantauan harga dan stok bahan pokok di pasar dan distributor, gerakan tanam cepat panen di pekarangan, operasi pasar dan pasar murah, termasuk sidak pupuk subsidi di tingkat agen hingga pengecer, juga kerja sama antar daerah yang dijalin dengan Kabupaten Jember, beberapa waktu lalu.

Kinerja penurunan stunting yang juga tetap menjadi fokus Pemerintah terus menunjukkan perbaikan. Tidak hanya dari keberhasilan salah satu desa, yaitu Desa Setanggor Selatan sebagai salah satu desa dengan kinerja baik dalam percepatan penurunan stunting tahun 2024 tingkat nasional. 

Secara statistik  berdasarkan elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) dari angka 16,18%, stunting di Lombok Timur mengalami penurunan hingga 15,67% (berdasarkan data bulan September dengan input 98,11% (120.528) dari jumlah sasaran yang mencapai 122.844 balita. 

Berdasarakan e-PPGBM pula, dari 18.881 balita stunting 96,3% telah diintervensi dengan jumlah balita sembuh sampai September mencapai 4.111 balita.

Kinerja dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga terus dilakukan, diantaranya dengan mendorong elektronifikasi pajak daerah. Sampai dengan 31 Agustus, tercatat 78% pembayaran pajak daerah sudah melalui kanal digital, 11% semi dgital, dan 11% sisanya dilakukan secara tunai.

Sementara itu, 15 narasumber evkin triwulan IV  dari Kemendagri RI menilai, capaian yang dipaparkan Pj.Bupati Lombok Timur mulai evkin I hingga  evkin IV terus mengalami peningkatan. Beberapa program  yang belum tuntas, seperti peningkatan pendapatan asli daerah, kemudian bisa diupayakan dalam tahap selanjutnya. 

Pj. Bupati Lombok Timur H.Muhammad Juaini Taofik, usai evaluasi kinerja menjelaskan, capaian yang dipaparkan di hadapan evaluator Kemendagri RI tersebut, mulai dari evkin triwulan I hingga IV  tidak lepas dari adanya kerjasama, sinergi dan kolaborasi yang kuat selama ini khususnya organisasi perangkat daerah (OPD)dan komponen lainnya. 

" Kita sudah letakkan dari tahap perencanaan, kemudian kita laksanakan bersama rekan-rekan OPD mulai dari pimpinan OPD, jajaran staf dan didukung penuh oleh masyarakat Lombok Timur.Terima kasih atas capaian ini dan yang kurang akan kita tingkatkan,"ucapnya.

Turut mendampingi Pj. Bupati Lombok Timur dalam evaluasi kinerja triwulan IV tersebut, Inspektur pada Inspektorat Daerah Hj. Baiq Miftahul Wasli, Aisiten III Bidang Administrasi Umum dr.Hj. Syofiati Jamila, Kepala Bappeda M.Zaidar Rahman dan pimpinan OPD terkait lainnya. (*)