Dinsos Lotim Atensi Caleg Bagi-Bagi Kartu BPJS Kesehatan, Suroto: Masyarakat Semestinya Konsultasi ke Pemerintah Desa

LOMBOK TIMUR - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) angkat bicara terkait kasus pencetakan Kartu BPJS Kesehatan yang diduga dijadikan alat Kampanye oleh oknum Caleg PAN Dapil III Lombok Timur, Sura'yah. Dikhawatirkan adanya permainan data masyarakat yang tentunya merugikan masyarakat itu sendiri. 

Terkait persoalan itu, Kepala Dinas Sosial Lotim, H. Suroto, SKM., MKes, mengingatkan masyarakat supaya lebih berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat sebagai perpanjangan tangan pemerintah ditingkat bawah. 

Apalagi berdasarkan koordinasi dengan pihak BPJS Kesehatan, bahwa pencetakan sudah tidak lagi dilakukan. Melainkan masyarakat khususnya penerima bantuan yang namanya masuk DTKS, sudah masuk kepesertaan BPJS PBI yang terkonfirmasi pada NIK-nya. 

 "Saat ini sudah tidak pakai kartu lagi, melainkan digital yang dapat diakses melalui NIK. Ketidaktahuan ini, masyarakat kita minta berkoordinasi dengan pemerintah desa" pesannya. 

Dari Pemkab Lotim sendiri, lanjut Suroto, sudah mensosialisasikan persoalan ini ke masyarakat, termasuk pemerintah. Sehingga tak ada alasan pemerintah desa tidak mengetahui persoalan tersebut. 

"Silakan masyarakat datang bertanya ke Pemdes. Kami pastikan Pemdes sudah faham. Pemdes juga bisa mengakses NIK masyarakat apakah terdaftar di BPJS atau tidak. Jadi jangan ke orang lain. Tapi untuk pencetakan kartu itu, sepenuhnya kebijakan di BPJS Kesehatan," tegas Suroto. 

Terkait hal itu, Kepala Cabang BPJS Selong, Catur Wiguna mengklarifikasi bahwasanya kebijakan manajemen BPJS Kesehatan yang berlaku secara nasional tidak lagi menerbitkan kartu fisik sebagai identitas kepesertaan.

Cukup dengan kartu digital yang tersedia di aplikasi mobile JKN, bahkan untuk peserta yang sudah aktif kepesertaannya cukup menunjukkan KTP elektronik pada saat mengakses pelayanan kesehatan," kata Catur melalui keterangan tertulisnya.

Ditegaskannya, sejak Tahun 2022 upaya mendukung terlaksananya program Single Identity Number, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan tidak lagi mencetak fisik kartu 

"Jadi peserta tidak perlu lagi khawatir jika kartu JKN miliknya hilang, rusak, atau tertinggal saat akan berobat. Cukup perlihatkan NIK di KTP-nya saja kepada petugas fasilitas kesehatan. Sepanjang peserta JKN tersebut berstatus aktif dan telah mengikuti prosedur yang berlaku, maka dapat dijamin BPJS Kesehatan," ujar Catur.

Catur menambahkan bagi masyarakat untuk mengetahui status keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan baik peserta Penerima Bantuan Iuran maupun peserta lainnya bisa melalui Kanal  Layanan yang resmi dari BPJS Kesehatan, diantaranya melalui Pandawa (Pelayanan Administrasi WhatshApp) ataupun bisa datang langsung ke Kantor BPJS Kesehatan terdekat.

Khusus untuk pendaftaran bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mendaftarkan diri melalui kantor desa setempat.  

Selain itu pihak BPJS Kesehatan Kantor Cabang Selong terus berupaya mengedukasi Masyarakat dengan melakukan Sosialisasi secara masif kepda masyarakat baik secara langsung turun ke masyarakat melalui BPJS Keliling, maupun melalui media online dan media sosial, begitu juga dengan kolaborasi dengan pihak stakeholder.

"Dalam Upaya mengedukasi Masyarakat mengenai informasi penggunakan KTP untuk berobat ke Fasilitas Kesehatan, BPJS Kesehatan melakukan Program BPJS Kesehatan Keliling ke desa-desa disetiap harinya," kata Catur

Catur juga menuturkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dan kerjasama dengan stakeholder baik fasilitas tingkat pertama dan tingkat lanjutan mengenai pemahaman yang sama terkait pelayanan BPJS Kesehatan sudah bisa diakses dengan menggunakan KTP/NIK.

"Selain sosialisasi kepada masyarakat seluruh fasilitas Kesehatan baik fasilitas kesehatan tingkat oertama ataupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan sudah berkomitmen untuk melayani peserta BPJS Kesehatan aktif dengan hanya menggunakan KTP/NIK yang tertuang dalam janji layanan yang sudah terpasang di masing-masing fasilitas kesehatan," jelasnya.

Selain itu, Catur Menyampaikan bahwa media merupakan mitra yang selalu menjadi jembatan antara masyarakat dengan BPJS Kesehatan, untuk itu catur berharap rekan media dapat membantu menyebarluaskan mengenai informasi yang telah disampaikan sehingga masyarakat dapat teredukasi. 

Menanggapi isu tersebut, Calon Legislatif (Caleg) Partai Amanat Nasional (PAN) dari Dapil III Lombok Timur, Sura'yah membantah adanya unsur politik pada proses pencetakan kartu BPJS Kesehatan untuk masyarakat. Pihaknya hadir justru sebagai jembatan masyarakat yang kerap kali mengeluh akan haknya untuk mendapatkan layanan kesehatan tidak terpenuhi melalui Lembaga Peduli Masyarakat Miskin (LP2M).

Kepedulian Sura'yah terhadap masyarakat bukan hanya ditunjukkan pada saat Pemilu saja, namun sudah berlangsung dari tahu 2014. Bukan tanpa alasan, kepedulian Sura'yah kepada masyarakan dikarenakan seringkali menerima banyak keluhan. Bahkan masyarakat sampai datang langsung ke rumah Sura'yah sendiri.

 "Masa saya tolak masyarakat yang datang minta tolong. Dimana hati nurani kita sebagai makhluk sosial jika ada masyarakat kita yang membutuhkan," ungkapnya kepada wartawan aksarantb.com saat ditemui di rumahnya. 

Ditegaskannya banyak masyarakat awam yang tidak paham bahwa dia mengetahui dirinya terdaftar di BPJS Kesehatan. Terutama masuk DTKS dengan status kepesertaan PBI atau tanggungan pemerintah. 

"Kita hanya mencetakkan fisiknya agar masyarakat tidak khawatir lagi untuk berobat. Itu asli dan sah sesuai data di DTKS. Itu filenya dari BPJS Kesehatan langsung digitalnya. Kita hanya cetakkan kartu fisik masyarakat," jelasnya.

Disebutkannya, pihaknya juga tidak mencetak kartu BPJS sembarangan, namun yang sudah terdaftar di JKN. Sura'yah bahkan bukan hanya saja membantu masyarakat di sekitaran dapilnya sendiri. Melainkan masyarakat di luar dapil seperti Jerowaru, Suela bahkan ada yang datang dari Lombok Tengah minta bantuannya. "Lalu pantaskan itu disebut muatan politis?," pungkasnya. (yon)