Fraksi di DPRD Lotim Kerucutkan Dua Nama Calon Plt Bupati

Dua nama itu adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, Fathul Ghani dan Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. M. Juaini Taofik. 

Terkait hal itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Amrul Jihadi membenarkan hal tersebut. "Memang benar saat ini dinamika di faksi-fraksi seperti itu. Tapi Pak Ahsanul Khalik juga ada fraksi yang usulkan beliau," katanya, Senin (12/06/2023). 

Dikatakan bahwa secara prinsip DPRD Lombok Timur akan mengusulkan nama calon Pj Bupati sesuai dengan Permendagri No 4 tahun 2023. Dimana di peraturan teknis itu, DPRD mengusulkan maksimal tiga nama. 

"DPRD tentu aturan mainnya dalam hal ini (pengusulan Pj Bupati, red) tertuang di Permendagri No 4 tahun 2023. Segala ketentuan jelas di sana," ungkapnya. 

Akan tetapi, sampai saat ini Kemendagri belum mengirimkan surat kepada DPRD untuk meminta pengusulan nama Pj Bupati, sehingga kata dia, idealnya usulan itu akan dilakukan oleh DPRD setelah surat permintaan itu diterima. 

"Sampai saat ini surat permintaan dari Kemendagri belum kami terima. Eloknya kami akan menyerahkan 3 nama itu setelah surat itu kami terima. Tapi paling lambat tiga bulan ke depan pasti akan kami usulkan," bebernya. 

Terkait dengan kriteria tiga nama calon Pj Bupati, Amrul menilai 3 nama itu sudah layak, karena memenuhi persyaratan dan memiliki rekam jejak yang jelas. "Tiga nama itu layak, karena memenuhi semua persyaratan," ucapnya. 

Hanya saja tegas dia, Pj Bupati Lombok Timur ke depannya harus memahami seluk beluk masalah daerah yang kompleks. 

Terutama di sisi politik dan kebijakan anggaran dan harus memiliki komitmen dalam menopang sektor pertanian. Sebab kata dia, pertanian adalah sektor utama daerah yang menjadi penopang utama pembangunan. 

"Pastinya Pj Bupati kita harus paham betul tentang anggaran, kemudian harus punya konsep matang di sektor pertanian, karena pertanian adalah penyumbang terbesar PDB, dan itu menyelamatkan daerah dari inflasi, selain itu Pj Bupati juga harus dekat secara emosional dengan masyarakat," bebernya. 

Dari itu kata dia, legislatif tidak akan main-main dalam memilah dan mengusulkan calon Pj Bupati. Karena sosok itu akan bertanggungjawab di dua tahun penganggaran APBD. 

"Pastinya kami tidak akan main-main. Nama yang akan diusulaknan itu adalah yang terbaik dari terbaik. Jika asal-asalan, maka nasib masyarakat selama dua tahun juga akan asal-asalan," tandasnya. (yon)