Tak Kunjung Bayar Utang Proyek, Mobil Dinas Gubernur NTB Ingin Digembok dan Disegel Kontraktor

Mereka geram lantaran sudah jenuh pada janji Gubernur NTB, Zulkieflimansyah yang tak kunjung membayar utang proyek kepada para kontraktor di NTB. Mereka mendatangi Pendopo Gubernur NTB bertepatan dengan momen Halal Bihalal yang digelar Pemprov NTB.

Ahmad Amrullah bersama Rahamtullah Jayadi selaku kontraktor tiba di Pendopo Gubernur NTB sekira pukul 11.05 Wita. Kedatangan Amrullah lengkap membawa gembok dan police line.

Setibanya di Pendopo Gubernur NTB, Ahmad Amrullah dan kawan-kawan kemudian mencari mobil dinas milik Gubernur NTB. Namun sayang, mobil yang dimaksud tak ada ditempat. 

Setelah tak menemukan mobil dinas Gubernur NTB, mereka kemudian menyambangi Kantor (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Namun, di Kantor BPKAD mereka juga tidak menemukan Kepala BPKAD, Samsul Rizal.

"Saya tadi di pendopo, saya mau gembok dan segel mobil dinas Gubernur. Giliran proyek selesai dan belum dia bayar, kok kontraktor saja yang disalahkan. Sekarang kita bereaksi," kata Amrullah.

"Event-event internasional saja yang diurus, tapi soal kewajiban membayar utang ke kontraktor ini diam. Gubernur seharusnya mengayomi rakyat, jangan zalim. Fokus bayar utang saja. Saya mau gembol mobil dinas, ini kan dari pakak rakyat juga, hak kita," imbuhnya. 

Amrullah menceritakan, pihaknya bersama sejumlah kontraktor beberapa waktu yang lalu telah mengingatkan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah agar memprioritaskan untuk membayar utang kepada para kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan. Namun, hingga hari ini, Amrullah mengaku belum ada kepastian yang diberikan Pemprov NTB kepada para kontraktor. 

Upaya menggembok dan menyegel mobil dinas Gubernur NTB dinilainya jadi langkah yang tepat. Sebab, selama ini aspirasi mereka ia pikir tidak pernah digubris dan mendapatkan atensi serius. 

"Pemprov NTB ini terlalu banyak utang, banyak janji, dan kontraktor saja yang dizalimi. Saya mau gembok mobilnya, biar dia diam menyelesaikan utang. Saya mau menegakkan keadilan," ujarnya. 

Ia pun menyayangkan sikap Pemprov NTB yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mendiskreditkan kontraktor. Hal itu, kata Amrullah membuat kontraktor di NTB berang. Seharusnya, pihaknya menilai pemprov NTB fokus saja untuk menyelesaikan utang dan berkomentar yang menyejukkan. 

Ia pun menantang pemprov NTB untuk mendatangi Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai pihak ketiga agar jelas duduk perkaranya.

"Kita sudah kerja sesuai proses, silakan dicek. Dari perencanaan, kami sudah ikuti aturan. Kami tidak kerja asal-asalan, sesuai prosedur. Kita tidak sebodoh yang mereka pikirkan kok. Mari kita ke APH, supaya clear. Supaya jelas benar dan salahnya. Kita kerja dengan kontrak dan perjanjian, ndak bisa kita saja yang disalahkan," ujarnya. 

Amrullah berujar, dirinya tidak hanya mengerjakan paket yang sumbernya dari DPRD NTB, tetapi jika direktif milik Gubernur. Ia menegaskan, Gubernur NTB jangan berusaha menutup mata dan melempar persoalan ini menjadi hanya milik satu lembaga saja. 

"Saya ini kan tidak hanya mengerjakan pokir dari DPRD NTB, tetapi juga Direktif Gubernur. Ingat itu," jelasnya

Ahmad Amrullah menekankan, jika dalam waktu dekat pemprov NTB tidak segera membayar utang, maka pihaknya memastikan akan melakukan hal-hal lain lebih kongkret.

*Gubernur NTB Salahkan Rekanan*

Sebelumnya, Pemprov NTB tidak menampik belum bisa menyelesaikan utang ke rekanan atas program 2022 yang masih mencapai ratusan miliar tersebut. Namun Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menyindir utang tersebut timbul dikarenakan kebiasaan kontraktor yang mengerjakan proyek tanpa belum ada kejelasan alokasi anggaran untuk proyek tersebut.

“Ini jadi pelajaran. Kontraktor kita senang mengerjakan apa-apa padahal dananya belum keluar. Akhirnya minjam dulu, nalangin dulu,” sindir gubernur.

“Kita kebiasaan sering mengerjakan apa-apa lebih dahulu,” sambungnya.

Pemprov mengaku utang ditimbulkan juga akibat diterpa Covid-19. Dampak Covid tersebut banyak anggaran yang harus direfocusing. Gubernur mengaku tidak ada yang menyangka dampak Corona meruntuhkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berakibat pada gangguan pembangunan.

“Nggak ada yang pernah menyangka Covid datang,” katanya.

Refocusing anggaran oleh pemerintah demi menyelamatkan jiwa manusia. Tentu langkah itu sangat penting dilakukan pemerintah. “Karena menyelamatkan jiwa manusia sangat penting,” ucap gubernur.

Namun demikian gubernur optimis utang tersebut bisa diselesaikan oleh OPD Pemprov. “Insya Allah akan mampu dilunasi. Saya yakin OPD kita pasti diselesaikan,” ungkapnya.

Hal lain yang membuat kontraktor meradang adalah pernyataan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga anggota DPRD NTB, Sambirang Ahmadi. Persoalan utang kepada kontraktor, kata Sambirang bagian daripada risiko bisnis.

"Yang ribut-ribut ini orang yang berbisnis proyek dengan pemerintah. Nah, ini soal bayar yang tersendat itu sebetulnya masuk dalam risiko bisnis yang semestinya sudah diperhitungkan dengan matang," ujar Sambirang. (yon/SYK)