Sukseskan Merdeka Belajar, BPMP NTB Selenggarakan IHT Peningkatan Kapasitas SDM

Mataram (aksarantb.com) - Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPMP NTB) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi melaksanakan In House Training (IHT) Peningkatan Kapasitas SDM dari tanggal 11 s.d 13 Oktober 2022 di Aula Anggrek BPMP NTB. 

Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh ASN dan PPNPN BPMP NTB dengan tujuan untuk menyamakan persepsi terkait transformasi UPT serta peningkatan kapasitas SDM dalam melakukan advokasi, pendampingan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah melalui pendekatan konsultatif dan asimetris.

Narasumber pada kegiatan ini adalah Tim Konsultan dan Koordinator Pokja BPMP NTB yang telah mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM Kemendikbudristek. Kegiatan ini juga merupakan program tindaklanjut yang harus dilaksanakan di daerah. 

Beberapa materi yang disampaikan pada kegiatan ini adalah Manajemen Perubahan, Social Style, Power Map, UPT adalah sekolah, Penyelarasan Pokja UPT dengan Program Pusat, Penguatan pemahaman kebijakan merdeka belajar, Trusted Advisor, Structured Thinking dan praktik bermain peran (Roleplay), Dashboard UPT tentang PSP. Kegiatan diakhiri dengan penyusunan Rencana Kerja peningkatan kapasitas UPT dan rencana kerja advokasi Pemda.

Kepala BPMP NTB, Drs. Muh. Irfan, MM dalam arahannya menyampaikan, kebersamaan pusat dan daerah dalam mengimplementasikan program merdeka belajar sangat diharapkan, BPMP NTB sebagai UPT pusat memiliki peran strategis untuk mendorong pemerintah daerah dalam menyelaraskan penerapan kebijakan strategis di bidang pendidikan, UPT sebagai  trusted advisor bagi daerah dalam penerapan strategi Kebijakan Merdeka Belajar dan memimpin advokasi program-program prioritas Merdeka Belajar. 

  "Untuk menyukeskan program Merdeka Belajar tersebut diperlukan SDM yang kuat dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya," tambahnya.

Pemilihan strategi yang tepat dalam melaksanakan advokasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi akan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan yang pada akhirnya akan mudah mendapat dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah. (AK-NTB/03)