Pariwisata Ditarget Normal Total 2023, DPR RI : Kita Sedang Kawal

Covid-19 yang melanda dunia sejak beberapa waktu lalu berimbas besar terhadap sektor pariwisata sampai hari ini. Indonesia sebagai negara yang mengandalkan sektor pariwisata termasuk yang merasakan betul dampak pandemi. Kendati demikian, pemulihan sektor pariwisata di Indonesia termasuk dinilai lebih cepat dari negara lain meskipun belum sepenuhnya.

Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai NasDem, H. M. Syamsul Luthfi, SE, mengungkapkan bahwa, normalisasi pariwisata ditarget pulih total tahun 2023 dan kini pihaknya (Komisi X) masih intens memberikan masukan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.

"Inilah tugas kami di DPR untuk mengkawal dan memberikan masukan kepada Kementerian Pariwasata dan Ekonomi Kreatif, sehingga ke depan tahun 2023 yang akan datang saya pikir sudah normal ya," ujar Luthfi saat acara Bimbingan Teknis Pengembangan Desa Wisata Lombok – Gili Tramena dalam program mitra bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Hotel Vila Ombak, Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, Kamis, (4/8/2022).

Luthfi menyebutkan, kalau pemulihan total ditargetkan tahun 2024, tentu hal itu tak bisa diharapkan karena tahun itu merupakan tahun politik.

"Karena 2024 itu adalah tahun politik. Akan begitu banyak APBN yang dialokasikan untuk agenda-agenda politik, baik yang sifatnya nasional maupun regional," paparnya.

Sehingga dengan begitu, lanjut Luthfi, saat ini dibutuhkan upaya optimal untuk mendorong dan membimbing pelaku pariwisata, salah satunya melalui bimbingan teknis.

"Nah, itulah gunanya bimbingan-bimbingan teknis seperti ini terutama untuk para pelaku wisata yang ada di masing-masing desa wisata supaya menyiapkan diri dengan baik terutama dari masyarakatnya," imbuhnya.

Sebelumnya, melalui program mitra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Komisi X DPR RI sudah menggelar bimbingan teknis di seluruh Kabupaten di pulau Lombok. Bimbingan teknis tersebut menggarap semua subsektor di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dan dikuti oleh pihak terkait, termasuk pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.

Mantan Wakil Bupati Lombok Timur itu kemudian meminta Pemerintah Provinsi supaya dapat menciptakan terobosan yang mempermudah akses permodalan.

"Bagaimana terobosan yang dilakukan oleh Pak gubernur untuk bagaimana mempermudah akses permodalan untuk para pengusaha pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah kita. Karena hanya dengan jalan itulah mereka bisa bangkit kembali," pungkasnya.

Sementara itu, salah satu narasumber pada kegiatan Bimtek tersebut, Dr. Halus Mandala dari Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi telah mengeluarkan SK untuk menetapkan 99 Desa Wisata di seluruh Kabupaten/Kota se-NTB, tetapi tak dibarengi dengan pengeluaran anggaran. (AK-NTB/yon)