LRC dan DPRD Lombok Timur Tandatangani MoU Program Inklusi

LOMBOK TIMUR (aksarantb.com) -

Program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) melanjutkan dukungan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, yang membangun lebih lanjut kemajuan di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, inklusi sosial, serta penguatan masyarakat sipil.

Dukungan ini termasuk pengalaman, pembelajaran, dan replikasi dalam pembangunan berbasis masyarakat, penguatan masyarakat sipil, pemberdayaan perempuan, dan program pembangunan inklusif  melalui program yang baru berakhir, yaitu MAMPU dan Peduli.

INKLUSI juga membangun lebih lanjut kerja-kerja OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) dan gerakan sosial di Indonesia, termasuk gerakan perempuan, yang telah berjalan puluhan tahun untuk memajukan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI).

Program INKLUSI adalah program kemitraan Australia-Indonesia yang mendukung prioritas kebijakan bersama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Program ini diselaraskan dengan Pilar Pertama dalam Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia-Australia, dan Rencana Aksi terkait, yang berkomitmen pada kerja sama untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan, mempromosikan kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan inklusif-disabilitas; Pilar Stabilitas dalam Rencana Pembangunan Tanggap COVID-19 Australia-Indonesia; dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN IV 2020-2024) Pemerintah Indonesia.

Yayasan Lombok Research Center (LRC) sebagai salah satu mitra BaKTI dalam program INKLUSI di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat.  Program INKLUSI- BaKTI berada pada di 7 kabupaten/kota di Kawasan Timur Indonesia (Kabupaten Maros, Kota Parepare, Kabupaten Tana Toraja, Kota Kendari, Kabupaten Lombok Timur, Kota Ambon, dan Kabupaten Lombok Timur).

Untuk lebih memperkuat berjalannya program di Kabupaten Lombok Timur, pada hari Rabu (22/6/2022) bertempat di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Lombok Timur dilakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk pelaksanaan program INKLUSI antara LRC dengan DPRD Lombok Timur.

Hadir pada acara tersebut yaitu Ketua DPRD Lombok Timur, Murnan, Wakil Ketua, H. Daeng Paelori dan Wakil Ketua, M. Badran Achsyid dan Sekretaris Dewan Lombok Timur, H. Ahyan.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Lotim, Murnan menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dari LRC untuk program INKLUSI di Lombok Timur.

"Sebagai pimpinan DPRD Lotim, kami mengucapkan terima kasih kepada Yayasan BaKTI dan Lombok Research Center sebagai mitra daerah karena untuk kesekian kalinya berprogram di Kabupaten Lotim, termasuk bekerjasama dengan DPRD Lotim,"terangnya Murnan.

Dari banyaknya wilayah kabupaten/kota di Provinsi NTB, Yayasan BaKTI dan Lombok Research Center memilih Kabupaten Lotim sebagai wilayah program INKLUSI. Ini harus disambut dan didukung oleh DPRD Kabupaten Lotim karena bagaimanapun program-program yang dikelola oleh lembaga dan organisasi di luar pemerintah, berarti akan mendukung dan membantu program dan kegiatan pemerintah.

Program-program itu akan berkontribusi pada keberhasilan pemerintah dan masyarakat. Bahkan yang paling penting adalah bagaimana program yang dikembangkan dan dijalankan harus sinkron dengan program pemerintah, sehingga tidak ada program yang tumpang tindih, tetapi harus saling mendukung dan saling berkontribusi.

Sebelumnya sejak akhir tahun 2014 sampai tahun 2020, Yayasan BaKTI melalui Program MAMPU juga telah bekerja di Kabupaten Lotim dan mendukung pembentukan beberapa kebijakan dalam bentuk peraturan daerah atau Perda untuk kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk itu, diharapkan program INKLUSI juga dapat mendukung penguatan kapasitas anggota DPRD Kabupaten Lotim untuk pembentukan kebijakan dan penganggaran yang inklusif.

Sebagaimana diketahui, Program INKLUSI diharapkan berkontribusi pada tujuan pembangunan yang lebih luas, yaitu tidak ada satupun yang tertinggal dalam pembangunan, lebih banyak kelompok marjinal berpartisipasi dan mendapat manfaat dari pembangunan di bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia.

Kehidupan yang inklusif telah menjadi tujuan pembangunan  global. Bangsa dan negara yang maju dan beradab menempatkan kelompok rentan dan marjinal dalam fokus dan perhatian pembangunan, sehingga tidak ada yang ditinggalkan dalam pembangunan. 

Karena itu, sebagai wakil rakyat, anggota DPRD Kabupaten Lotim juga harus mempunyai pengetahuan dan perspektif mengenai kesetaraan gender, hak-hak disabilitas, dan inklusi  sosial.

Pada kesempatan yang sama Direktur LRC juga menyampaikan bahwa program INKLUSI di Lombok Timur merupakan program jangka panjang dan berlokasi di 15 desa dampingan.

"Program ini merupakan program jangka panjang dan berlokasi di 15 desa,"ungkap Suherman menutup diskusi dengan teman-teman wartawan. (AK-NTB/yon)