Raih Sembilan Kali WTP Tanpa Sela, Bupati Lombok Tengah Terima Piagam Penghargaan dari BPK RI

Foto: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi NTB menyerahkan piagam penghargaan kepada Bupati Lombok Tengah di Aruna Hotel Senggigi Kabupaten Lombok Barat, Senin 11 Oktober 2021.

Loteng - (aksarantb.com)

Kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda)!Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) benar-benar teruji. Hingga saat ini sudah sembilan kali berturut-turut mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

Atas prestasi itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi NTB menyerahkan piagam penghargaan kepada Bupati Lombok Tengah di Aruna Hotel Senggigi Kabupaten Lombok Barat, Senin 11 Oktober 2021.

Bupati Lombok Tengah H.L.Pathul Bahri,S.IP., menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kepala perwakilan beserta seluruh jajaran BPK Perwakilan NTB atas penghargaan yang diberikan ini. 

Bagi bupati, pihak BPK perwakilan NTB telah menyelesaikan tugasnya dalam melaksanakan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan sangat baik, profesional dan berintegritas. Sehingga apapun hasil dari pemeriksaan yang telah dilaksanakan tersebut, merupakan hasil yang akan diterima sebagai bahan evaluasi untuk menjadi lebih baik di waktu-waktu mendatang.

"Kami percaya BPK telah melaksanakan tugasnya secara profesional, untuk selanjutnya tugas kami adalah memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki dan menjalankan setiap rekomendasi yang diberikan" ujarnya usai menerima Piagam Penghargaan tersebut. 

Dalam pandangan bupati, pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK bukanlah untuk mencari-cari celah kesalahan pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan. Akan tetapi pemeriksaan oleh BPK sejatinya dalam rangka memberikan pembinaan dan bimbingan bagi pemerintah daerah sehingga dapat melaksanakan dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah yang akuntabel. 

Dengan demikian, audit keuangan yang dilakukan BPK merupakan sebuah kebutuhan wajib bagi pemerintah daerah untuk mengukur sejauh mana kualitas kinerja akuntabilitas keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

  "Saya menyampaikan permohonan maaf kepada BPK Perwakilan NTB, sekiranya selama melaksanakan tugas pemeriksaan terdapat kendala-kendala teknis di lapangan. Kami berharap untuk seterusnya BPK senantiasa memberikan kami bimbingan dan pembinaan agar kami menjadi lebih baik di dalam mengelola keuangan daerah," ungkapnya.

Kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak cepat puas atas predikat WTP ini dan melupakan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar. Akan tetapi predikat ini harus menjadi spirit untuk bekerja lebih baik lagi.

  "Saya minta agar kedepannya kinerja keuangan di masing masing OPD untuk ditingkatkan lagi. Saya tidak ingin dengar ada temuan-temuan penyimpangan keuangan yang akan mencederai predikat kabupaten terbersih selama 9 kali itu,"pesannya. (AK-NTB/03)